JurnalLugas.Com — Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal di tengah langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pada sejumlah sektor belanja negara. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penyesuaian anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengatakan kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah justru diarahkan untuk memperkuat efektivitas penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan terus dilakukan guna memastikan program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan dan tetap menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Efisiensi dilakukan pada sisi operasional agar penggunaan anggaran lebih efektif tanpa mengurangi pelayanan kepada penerima manfaat,” ujar Nanik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2026.
Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan di berbagai daerah Indonesia.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran BGN mencapai Rp268 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional program melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Data terbaru hingga 24 Mei 2026 menunjukkan Program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat. Penyaluran layanan dilakukan melalui 29.225 SPPG yang aktif beroperasi di berbagai daerah.
BGN menilai langkah efisiensi anggaran menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola program secara lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Nanik menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan Program MBG sebagai salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan.
“Fokus utama kami tetap memastikan manfaat program dirasakan masyarakat secara maksimal dan berkelanjutan,” katanya.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai efisiensi anggaran yang dilakukan secara terukur dapat membantu memperkuat daya tahan program sosial pemerintah. Dengan pengawasan yang lebih ketat, distribusi bantuan dinilai bisa menjadi lebih tepat guna dan meminimalkan potensi pemborosan anggaran.
Di sisi lain, masyarakat berharap Program MBG terus diperluas hingga menjangkau daerah terpencil yang masih menghadapi persoalan gizi dan keterbatasan akses pangan sehat. Pemerintah pun didorong menjaga kualitas distribusi makanan serta pengawasan pelaksanaan program di lapangan.
Baca berita lainnya
https://JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
