JurnalLugas.Com – Sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) turun ke jalan. Aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.
Aksi tersebut tidak ditempatkan sebagai kegiatan perayaan kemerdekaan. BEM UI justru menjadikannya ruang untuk mempertanyakan sejauh mana makna kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan mahasiswa datang bukan sekadar membawa kritik, tetapi mempertanyakan kembali arah republik setelah 81 tahun Indonesia merdeka.
Menurut Yatalathof, kemerdekaan semestinya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, bukan hanya menjadi penonton dalam berbagai kebijakan negara.
Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat, mulai dari ketimpangan penegakan hukum, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
BEM UI juga menyoroti persoalan kedaulatan ekonomi. Yatalathof menilai sejumlah kebijakan dan perjanjian perdagangan perlu dikaji agar kepentingan nasional dan masyarakat tidak berada di belakang kepentingan pihak lain.
Di sisi lain, ia mempertanyakan kondisi ruang kebebasan sipil. Menurutnya, masih adanya penangkapan terhadap anak muda serta tindakan represif terhadap suara kritis menunjukkan bahwa persoalan kemerdekaan tidak berhenti pada sejarah proklamasi.
“Yang kami pertanyakan adalah kemerdekaan yang benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Yatalathof dalam keterangannya.
Kritik BEM UI turut diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah dinilai masih perlu membuktikan bahwa narasi mengenai kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran benar-benar diwujudkan melalui kebijakan.
BEM UI juga menyampaikan kritik terhadap aparat keamanan. Mereka menilai aparat seharusnya memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi dalam ruang publik.
Aksi di pusat Jakarta itu diperkirakan berdampak terhadap arus lalu lintas. Yatalathof menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang kemungkinan terganggu perjalanan akibat kegiatan tersebut.
Namun, ia membandingkan gangguan lalu lintas yang hanya berlangsung sementara dengan persoalan struktural yang menurutnya telah berlangsung jauh lebih lama.
“Macet di jalan hanya sementara, sementara persoalan pekerjaan dan keadilan jauh lebih panjang,” kata dia.
Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa delapan tuntutan utama. Mereka menyerukan penghentian praktik yang disebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelaksanaan reforma agraria.
Mahasiswa juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tuntutan lainnya berkaitan dengan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). BEM UI meminta penguatan kembali otonomi daerah.
Mereka juga menyerukan penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores yang terdampak bencana, sekaligus mempercepat proses pemulihan masyarakat di kawasan tersebut.
Pada poin terakhir, BEM UI menolak tindakan represif serta intervensi TNI dan Polri dalam ruang sipil. Mereka juga menyerukan pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (YON TP).
Bagi BEM UI, aksi tersebut disebut baru menjadi langkah awal. Mereka mengajak kelompok masyarakat seperti buruh, petani, guru, pedagang, mahasiswa dan elemen rakyat lainnya untuk terlibat dalam perjuangan yang mereka sebut sebagai upaya merebut kembali makna kemerdekaan.
Yatalathof menegaskan kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni tahunan. Menurutnya, ukuran kemerdekaan justru terlihat dari kemampuan rakyat memperoleh keadilan, kesejahteraan, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kesempatan yang setara.
Aksi #MerebutKemerdekaan di Bundaran HI pun menjadi salah satu bentuk kritik mahasiswa terhadap kondisi sosial dan kebijakan negara setelah momentum peringatan 81 tahun Indonesia merdeka.
Baca berita terbaru dan perkembangan nasional lainnya di JurnalLugas.Com.
(Catur)
