JurnalLugas.Com — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas terhadap 13 pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Mereka dicopot secara permanen setelah dinyatakan terlibat aktivitas judi online.
Keputusan tersebut diambil setelah Kementan melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk. Hasil verifikasi menjadi dasar bagi pimpinan untuk menjatuhkan sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar disiplin.
Amran mengatakan pencopotan itu merupakan konsekuensi atas keterlibatan pejabat dalam judi daring. Ia menegaskan tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena ASN dituntut menjaga integritas sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat.
“Sebanyak 13 orang kami copot karena tidak disiplin dan ikut judi online,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Amran, sebagian pegawai sebelumnya telah mendapat pembinaan dan peringatan. Namun, pelanggaran kembali terjadi sehingga pencopotan permanen dinilai menjadi langkah terakhir.
Ia juga menyebut terdapat pejabat yang berdasarkan hasil penelusuran memiliki nilai deposit judi online mendekati Rp200 juta. Temuan tersebut menjadi salah satu bagian dari data pendukung dalam proses pemeriksaan.
Amran menegaskan pencopotan tersebut tidak berkaitan dengan perkara dugaan korupsi. Sanksi diberikan secara khusus karena pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan aktivitas judi daring.
Kementan juga memastikan kekosongan jabatan akibat pencopotan segera diisi agar pelayanan dan pekerjaan pemerintahan tidak terganggu. Dengan jumlah pegawai sekitar 52 ribu orang, Amran memastikan roda organisasi tetap berjalan.
Bagi Amran, tindakan tegas tersebut bukan sekadar hukuman, tetapi bagian dari pembinaan aparatur. Ia menyebut langkah itu diperlukan agar pegawai memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran.
“Ini bentuk cinta dan pembinaan agar mereka menjadi pegawai yang baik serta pelayan masyarakat yang teladan,” kata Amran.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh aparatur Kementan bahwa jabatan pemerintahan membawa tanggung jawab dan tuntutan integritas yang tidak bisa ditawar.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
