JurnalLugas.Com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kebutuhan air untuk pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Perhatian utama Dedi adalah memastikan kebutuhan air untuk operasional pusat data tidak mengurangi jatah air bagi sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat.
Pada tahap awal, fasilitas tersebut membutuhkan sekitar 6.000 meter kubik air per hari. Kebutuhan itu diproyeksikan meningkat hingga sekitar 33.000 meter kubik per hari ketika seluruh kapasitas pusat data dikembangkan.
Dedi menjelaskan, BDx tidak mengambil air secara langsung dari Perum Jasa Tirta (PJT) II. Air dari sumber Jatiluhur masuk melalui PDAM dan kemudian dibeli BDx secara komersial.
Ia meminta persoalan ketersediaan air dipastikan sejak awal agar pembangunan pusat data tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
“Yang penting airnya cukup dan tidak mengganggu petani,” ujar Dedi, Rabu (30/9/2026).
Menurut Dedi, pola pasokan melalui PDAM membuat kebutuhan air BDx menjadi bagian dari transaksi komersial. Karena itu, ia berharap aktivitas tersebut juga memberi manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan air.
Ia mendorong keuntungan yang diperoleh perusahaan daerah dari penjualan air kepada BDx dapat dikembalikan dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sekitar.
Selain persoalan air, Dedi meminta dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek dibuka secara transparan.
Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui kajian lingkungan sekaligus pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Dedi menilai Amdal tidak semestinya hanya menjadi dokumen administratif.
“Amdal itu barang publik, bukan barang privat,” tegasnya.
Dedi juga menginginkan pola uji publik terhadap proyek besar tidak berhenti pada forum rapat formal. Ia membuka gagasan agar masyarakat dapat memberikan tanggapan melalui ruang digital sehingga pembahasan dampak proyek berlangsung lebih terbuka.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adu Komar memastikan pengerjaan proyek BDx dihentikan sementara.
Penghentian dilakukan karena proses Amdal dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, tetap mendukung investasi, tetapi pelaksanaan proyek harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
Kewenangan perizinan pembangunan berada di Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sementara Pemprov Jawa Barat menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi.
Proyek pusat data BDx tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun. AI Campus 2 (CGK4) berdiri di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi dan menjadi bagian dari kawasan pengembangan seluas 11 hektare.
Kawasan itu direncanakan memiliki enam gedung dengan kapasitas pengembangan hingga 640 MW. Gedung pertama ditargetkan mencapai kapasitas IT 120 MW secara bertahap dan diproyeksikan mulai beroperasi pada awal 2027.
Persoalan air dan keterbukaan Amdal kini menjadi bagian penting dalam memastikan investasi pusat data tersebut berjalan tanpa mengorbankan kepentingan pertanian dan masyarakat sekitar.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Catur)
