JurnalLugas.Com – Polemik penutupan jalan di Dusun 7 Simpang Nangka, Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, masih menjadi perhatian.
Persoalan ini berkaitan dengan rencana pengukuran bidang tanah dalam proses peningkatan status dokumen kepemilikan tanah dari Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi sertifikat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Keberadaan tiang listrik milik PT PLN (Persero) di pinggir jalan tersebut turut menjadi persoalan yang disorot. Namun, kepastian mengenai posisi tiang terhadap batas bidang tanah masih memerlukan pengukuran dan klarifikasi dari pihak berwenang.
Pejabat Sementara (Pj) Kepala Desa Lubuk Cuik, M. Yasin Daulay, menjelaskan bahwa pemanggilan BPN berkaitan dengan rencana pengukuran tanah milik warga yang hendak meningkatkan status dokumen kepemilikannya.
“Makanya mau diukur masuk enggak tiang itu ke tanah dia, makanya panggil BPN,” ujar M. Yasin Daulay saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Menurut Yasin, hasil pengukuran diperlukan untuk memastikan apakah tiang listrik tersebut berada di dalam bidang tanah pemilik lahan.
Ia menyebut, apabila hasil pengukuran menunjukkan tiang berada di dalam bidang tanah tersebut, pemilik lahan kemungkinan meminta agar tiang dibongkar.
“Ya pastinya dia minta bongkarlah, selow ae,” katanya.
Yasin juga menyinggung persoalan izin terkait keberadaan tiang listrik tersebut. Ia menyampaikan bahwa apabila tiang berada di tanah pemilik lahan sawit dan tidak ada izin maka masyarakat yang bersalah.
“Kalau di tanah dia ya salah kita, engak ada bilang-bilang, ngak ada izin,” ujar Yasin.
Yasin menegaskan, keterlibatan BPN diperlukan untuk memperjelas persoalan batas tanah yang sedang diproses.
“Jadi kita perlu BPN biar Jadi jelas BPN yang punya tanah,” katanya.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
