JurnalLugas.Com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan defisit anggaran pada tahun 2025 berada di kisaran 2,45%-2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu faktor yang mempengaruhi target ini adalah peningkatan pembayaran bunga utang.
Menurut Suharso, peningkatan pembayaran bunga mengharuskan pemerintah untuk mengurangi belanja yang didanai oleh utang. Sebaliknya, ia mendorong pemerintah untuk memaksimalkan belanja modal yang bersumber dari pendapatan negara.
“Dengan begitu, kita dapat membayar kembali utang secara mandiri,” jelas Suharso saat ditemui di gedung DPR RI pada Selasa, 4 Juni 2024. Ia juga menambahkan bahwa Bappenas sedang merancang investasi pemerintah agar menciptakan ruang fiskal yang lebih luas.
Lebarnya defisit anggaran juga dipengaruhi oleh kesinambungan program-program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang akan dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), pemerintah tetap mempertimbangkan program-program prioritas pemerintahan mendatang. Selain itu, peluang untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada tahun mendatang tetap terbuka.
Suharso menyatakan, “Intinya adalah tematik keberlanjutan yang diusung oleh presiden terpilih. Pemerintahan saat ini diminta untuk menyusun RKP dan RAPBN, tetapi ada ruang terbuka untuk APBN-P.”
Di tempat terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKP-Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, menyebutkan bahwa target defisit yang dipatok pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok (KEM-PPKF) 2025 disesuaikan untuk pemerintahan baru. Febrio menegaskan bahwa penyusunan RAPBN saat ini dilakukan sesuai ketentuan siklus penyusunan APBN. “Defisit ini merupakan bagian dari RAPBN transisi, mengikuti mandat siklus APBN,” kata Febrio saat ditemui di kompleks DPR RI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan bahwa defisit yang dipatok dalam KEM-PPKF telah mempertimbangkan kebutuhan anggaran program prioritas pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang secara ekspansif namun tetap terarah dan terukur. Pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas aman dengan manajemen utang yang inovatif, berhati-hati, dan berkelanjutan.
“Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dengan manajemen utang Indonesia yang terus di-benchmark secara global untuk menciptakan kepercayaan dan transparansi,” ujar Sri Mulyani.
Berdasarkan dokumen APBN Kita, total utang pemerintah hingga akhir April 2024 mencapai Rp8.338,43 triliun, naik dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp8.262,1 triliun. Rasio utang terhadap PDB pada akhir April tercatat 38,64%, turun dari 38,79% di bulan sebelumnya.
Namun, perlu dicermati bahwa utang jatuh tempo meningkat. Pada tahun 2025, yang merupakan periode pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, utang jatuh tempo diperkirakan mencapai Rp788,64 triliun, melonjak 32,5% dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp595,25 triliun.
