JurnalLugas.Com – Pada tahun 2024, laporan terbaru dari Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengungkapkan praktik eksekusi yang mengerikan di Korea Utara (Korut) terhadap warganya yang terlibat dalam mendistribusikan konten budaya dari Korea Selatan, seperti K-Pop dan media lainnya. Undang-undang yang diberlakukan pada tahun 2020 secara ketat melarang akses dan distribusi informasi dari negara-negara yang dianggap musuh, termasuk Korea Selatan.
Kasus yang diungkapkan meliputi eksekusi publik yang brutal terhadap pelanggar-pelanggar undang-undang ini, seperti yang disaksikan oleh seorang pembelot yang memperinci eksekusi seorang pegawai pertanian di Provinsi Hwanghae Selatan. Pegawai tersebut dihukum mati karena diduga mendistribusikan 70 lagu dan tiga film dari Korea Selatan kepada warga lainnya. Hukuman yang diberlakukan sangat berat, dengan pihak berwenang menegaskan bahwa pelanggar undang-undang bisa langsung dieksekusi oleh regu tembak.
Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti penggunaan Undang-Undang Jaminan Pendidikan Pemuda tahun 2021 dan Undang-Undang Perlindungan Bahasa Budaya Pyongyang tahun 2023 sebagai alat untuk memperkuat kontrol ideologis dan budaya di antara generasi muda Korea Utara. Tindakan keras terhadap anak-anak muda termasuk dalam upaya keras rezim untuk menekan pengaruh budaya asing, terutama dari Korea Selatan.
Laporan ini, berdasarkan kesaksian 649 pembelot yang melarikan diri pada tahun 2023, menyoroti eskalasi represif rezim terhadap individu-individu yang dianggap melanggar ideologi negara. Ini merupakan bagian dari upaya luas Korea Utara untuk mempertahankan supremasi ideologis di tengah arus informasi global yang semakin sulit dikendalikan.
Dengan demikian, praktik represif ini tidak hanya mencerminkan kontrol ketat terhadap informasi dan budaya, tetapi juga mengungkapkan dampak serius terhadap hak asasi manusia di Korea Utara.
