JurnalLugas.Com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini disampaikan Budi menanggapi kabar mengenai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang dikabarkan akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia.
“Itu haknya Pak Jokowi. Tanya Pak Jokowi aja,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7/2024). Budi memastikan bahwa dalam waktu dekat, Presiden Jokowi belum akan melakukan reshuffle kabinet. Namun, ia tidak menepis kemungkinan adanya reshuffle jika Presiden Jokowi memiliki keperluan khusus dan mendesak.
“Paling enggak dalam waktu beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan enggak ada (reshuffle). Ini kecuali ada keperluan-keperluan khusus ya, tapi kalau ini saya lihat belum,” kata Budi.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku menghadiri rapat terbatas terkait dengan produksi migas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7/2024). Kehadiran Arifin menjadi sorotan karena dikabarkan bahwa posisinya akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia.
“(Rapat) Produksi migas, perlu percepatan kan prospeknya udah mulai kelihatan kan. Yang di Selat Makassar, di wilayah timur. Dari lima wilayah kerja baru yang kerja sama untuk joint study, hasil geosesmik 2020. Kan geosesmiknya ada 32 ribu km, itu identifikasi beberapa potensi temuan migas baru,” katanya.
Saat ditanya mengenai reshuffle, Arifin hanya meminta awak media agar menunggu kabar selanjutnya. “Ya tunggu aja,” kata dia.
Beberapa menteri juga hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN Suharso Monoarfa, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.
Kehadiran para menteri tersebut menunjukkan pentingnya pembahasan mengenai produksi migas di Indonesia. Hal ini juga memperlihatkan betapa dinamisnya situasi di kabinet Presiden Jokowi, terutama terkait isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
