JurnalLugas.Com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, menegaskan bahwa wacana reshuffle atau perombakan susunan menteri di Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Muzani usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.
Muzani mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima informasi apapun terkait rencana pergantian menteri dalam waktu dekat. “Saya belum dengar. Itu semua wewenang Presiden. Apakah beliau merasa perlu reshuffle, kapan waktunya, siapa yang diganti, saya tidak tahu,” ucap Muzani kepada awak media.
Isu Reshuffle Mencuat, Presiden Tegas Soal Kinerja Pejabat
Spekulasi mengenai reshuffle mencuat seiring pernyataan Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan terakhir yang menekankan pentingnya integritas dan kinerja pejabat publik. Presiden bahkan mengisyaratkan tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas negara secara optimal.
Dalam amanatnya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Presiden mengingatkan seluruh pejabat agar tidak mempermainkan kepercayaan rakyat.
“Jangan jadikan Pancasila hanya sekadar slogan. Kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Penyelewengan dan kebocoran harus dihentikan. Pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mengundurkan diri sebelum diberhentikan,” ujar Presiden dengan nada tegas.
Rakyat Diminta Aktif Awasi Pelanggaran
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja aparatur negara. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital oleh rakyat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
“Jangan ragu melaporkan pejabat yang melanggar. Gunakan gadget, siarkan bukti jika ada penyelewengan. Kita tidak boleh menerima perilaku semena-mena dari pemimpin publik,” seru Presiden.
Peringatan untuk Semua Lini, Termasuk DPR dan Parpol
Menanggapi pidato Presiden tersebut, Ahmad Muzani menilai bahwa pesan yang disampaikan bukan hanya ditujukan untuk para menteri kabinet, melainkan kepada semua pihak yang mengemban tanggung jawab publik, termasuk anggota legislatif dan pimpinan partai politik.
“Saya kira peringatan itu berlaku luas, bukan hanya untuk menteri. Lembaga legislatif juga diingatkan, begitu pula partai politik. Semua harus sadar akan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kepercayaan rakyat,” jelas Muzani.
Situasi ini memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo ingin membangun pemerintahan yang bersih, tegas, dan transparan dalam melayani masyarakat. Kemungkinan reshuffle kabinet ke depan pun menjadi sorotan publik, terutama dalam menakar komitmen Presiden terhadap reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.
📌 Untuk berita terbaru lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com
