JurnalLugas.Com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mengumumkan bahwa Ketua Umum mereka, Kaesang Pangarep, yang juga merupakan putra Bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak akan ikut serta dalam Pilkada 2024. Pengumuman ini disampaikan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dan kembali mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan syarat usia 30 tahun harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon gubernur atau wakil gubernur.
Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa Kaesang tidak akan maju dalam Pilkada 2024, apapun hasil konsultasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI. “Setelah keputusan MK, apapun hasil konsultasi KPU dan DPR RI minggu depan, saya memastikan Kaesang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024,” ungkap Raja Juli Antoni pada Sabtu (24/8/2024).
Raja Juli juga mengingatkan bahwa Kaesang adalah pribadi yang sangat taat pada konstitusi. Wacana mengenai pencalonan Kaesang dalam Pilkada DKI Jakarta atau Jawa Tengah, menurutnya, muncul karena peluang yang terlihat setelah keputusan Mahkamah Agung (MA). Namun, Raja Juli menegaskan bahwa sejak awal Kaesang tidak berminat untuk maju dalam Pilkada 2024.
“Mas Kaesang lebih memilih untuk fokus pada bisnis dan keluarganya, terutama karena ia akan segera menyambut kelahiran anak pertama dan ingin mendampingi istrinya, Mbak Erina Gudono,” tambah Raja Juli.
Di sisi lain, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menegaskan bahwa mereka tidak akan mengusung Kaesang sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menjelaskan bahwa sebelum keluarnya putusan MK mengenai batas usia, KIM telah sepakat untuk mengusung pasangan Ahmad Luthfi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin.
“Jujur, sebelum ada keputusan MK, kita sudah berembuk untuk memasangkan Pak Lutfi dengan Gus Yasin di Jawa Tengah,” jelas Dasco.
Nama Kaesang sempat disebut-sebut akan diusung oleh KIM, namun Dasco menegaskan bahwa hal tersebut hanya sebatas aspirasi dan usulan dari berbagai pihak.
