JurnalLugas.Com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan sikap tegas partainya menolak setiap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD. Pernyataan itu disampaikan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
“PDIP menolak keras wacana Pilkada melalui DPRD. Ini bukan sekadar strategi politik, tapi merupakan sikap yang berakar pada ideologi partai, konstitusi, dan sejarah perjuangan demokrasi,” ujar Megawati dalam pidatonya.
Megawati menegaskan bahwa sistem Pilkada langsung lahir dari perjuangan rakyat untuk merebut kembali hak politik mereka pasca-Reformasi 1998. Menurutnya, pemilihan melalui DPRD akan mengurangi partisipasi rakyat dan mengembalikan praktik lama yang tidak menjamin akuntabilitas kepala daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025 menjadi landasan hukum penting bagi sikap PDIP. “MK telah menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah tidak bisa dialihkan ke mekanisme perwakilan tertutup. Pilkada adalah bagian dari pemilihan umum yang harus dijalankan secara langsung,” kata Megawati.
Ia menambahkan, “Jika Pilkada kembali melalui DPRD, itu berarti kita mengabaikan semangat Reformasi dan melanggar putusan MK yang final dan mengikat. Demokrasi tidak bisa mundur.”
Lebih jauh, Megawati menekankan bahwa Pilkada langsung adalah simbol demokratisasi yang memperkuat legitimasi kepala daerah dan menegakkan akuntabilitas kepada rakyat. “Reformasi bukan sesuatu yang bisa dicabut perlahan. Kita harus menjaga, memperkuat, dan menyempurnakannya,” imbuhnya.
Komitmen PDIP dalam menjaga hak rakyat ini menjadi sinyal jelas bagi dinamika politik nasional, terutama di tengah diskursus yang mencoba mengubah sistem Pilkada. Megawati memastikan partainya akan berada di garis depan untuk melawan setiap upaya yang bisa melemahkan kedaulatan rakyat.
PDIP menegaskan, mekanisme Pilkada langsung bukan hanya soal prosedur pemilihan, tetapi juga soal mempertahankan demokrasi yang lahir dari perjuangan panjang rakyat Indonesia. Menurut Megawati, menjaga Pilkada langsung berarti menjaga hak rakyat untuk menentukan nasib daerah dan negara secara langsung.
Informasi lebih lengkap dan analisis mendalam seputar politik nasional dan demokrasi dapat diakses di JurnalLugas.Com.
