JurnalLugas.Com – Pengamat politik dan pengajar Ilmu Komunikasi Politik serta Teori Kritis di Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona, menyoroti paradoksalnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada serentak 2024.
Bataona menyatakan bahwa netralitas ASN dalam konteks Pilkada adalah suatu paradoks karena meskipun mereka memiliki hak pilih sebagai warga negara, namun diharuskan untuk tetap netral dalam proses kampanye politik. Hal ini menjadi rumit karena faktanya banyak ASN memiliki preferensi politik yang harus mereka pendam demi menjaga kesan netralitas di dunia nyata maupun di media sosial.
“Jelas bahwa ini sebuah situasi yang sungguh paradoksal. Artinya, menurut saya, yang perlu diawasi itu bukan para ASN, tetapi para pemimpin birokrasi, terutama para penjabat kepala daerah karena mereka ini memiliki posisi powerful untuk menggerakkan mesin birokrasi,” jelasnya, Kamis 19 September 2024.
Menurut Bataona, yang seharusnya lebih diawasi bukanlah para ASN itu sendiri, melainkan para pemimpin birokrasi terutama penjabat kepala daerah. Mereka memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan ASN yang berada di bawah kendalinya untuk kepentingan politik tertentu.
Dalam kerangka kerja patron-klien di birokrasi, risiko penyalahgunaan kekuasaan ini sangat besar. Oleh karena itu, Bataona menekankan urgensi bagi penjabat kepala daerah untuk tetap netral, karena netralitas dalam politik praktis merupakan tuntutan moral dan etis yang tinggi, melebihi dari sekadar tuntutan pekerjaan biasa.
Penjabat negara seharusnya mengutamakan kesadaran moral dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewajiban untuk bersikap netral dalam politik. Meskipun memiliki hak politik untuk memilih, namun mereka dilarang keras untuk terlibat dalam politik praktis karena memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil Pemilu.
Bataona menekankan pentingnya aturan yang rigid dan tegas dalam menjaga netralitas pejabat dalam Pilkada, serta keberanian dari pihak penyelenggara untuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Tanpa keberanian ini, menjaga netralitas pejabat dalam konteks Pilkada akan sulit dilakukan, demikian kata Bataona.
