JurnalLugas.Com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang juga merupakan Ketua Harian Partai Gerindra, mengungkapkan bahwa jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan berkisar antara 44 hingga 46 kementerian. Pernyataan ini disampaikan oleh Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Dasco menyatakan bahwa pihaknya masih dalam proses finalisasi untuk menentukan jumlah pasti kementerian yang akan dibentuk. Ia juga menegaskan bahwa tujuan dari restrukturisasi kementerian ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian agar lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Pembentukan jumlah kementerian di kabinet baru ini, menurut Dasco, bertujuan untuk memastikan bahwa janji kampanye Prabowo Subianto, termasuk program Asta Cita dan 17 Program Aksi, dapat terimplementasi secara efektif. Beberapa kementerian yang sudah ada mungkin akan tetap dipertahankan, sementara yang lain mungkin akan dipecah atau digabung untuk lebih mendukung pelaksanaan program-program tersebut.
Dasco juga menambahkan bahwa penyesuaian ini tidak hanya terjadi pada tataran eksekutif, tetapi juga akan berdampak pada struktur di DPR RI. Ia mengungkapkan bahwa jumlah komisi di DPR mungkin akan disesuaikan dengan jumlah kementerian baru yang akan dibentuk.
“Nanti diharapkan pada Senin saat rapat pimpinan dan badan musyawarah, keputusan ini sudah semakin mendekati final,” ujar Dasco.
Daftar Sementara Nomenklatur Kementerian
Meskipun masih bersifat sementara, dokumen internal yang beredar menunjukkan adanya 46 kementerian yang diperkirakan akan menjadi mitra komisi di DPR. Berikut adalah daftar kementerian tersebut:
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa
- Kementerian Transmigrasi
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian BUMN
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif
- Kementerian UMKM
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
- Kementerian Pendidikan Tinggi
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Investasi/BKPM
- Kementerian Hukum
- Kementerian HAM
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan
Dengan berbagai perubahan yang direncanakan, kabinet Prabowo-Gibran diharapkan mampu memberikan solusi optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui restrukturisasi kementerian yang lebih fokus dan efisien. Tentu saja, hasil akhir dari proses ini masih menunggu kepastian final dari rapat-rapat koordinasi dan diskusi yang sedang berlangsung di tingkat DPR dan calon pemerintahan.
