JurnalLugas.Com – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengumumkan kebijakan pemutihan utang bagi para petani sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendukung sektor pertanian. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban finansial petani dan memperkuat sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Menurut Menteri Andi Amran, kebijakan ini merupakan bukti nyata dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. “Pak Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap petani Indonesia. Beliau berusaha untuk mengurangi beban petani dengan berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil,” ungkapnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Andi juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas dukungan yang diberikan kepada petani. Apresiasi ini disampaikan seusai acara penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemutihan Utang Petani dan UMKM, yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Kebijakan pemutihan utang ini tidak hanya bertujuan untuk membantu petani, tetapi juga pelaku UMKM di sektor pertanian yang terdampak oleh tantangan ekonomi dan peningkatan harga pupuk. “Kebijakan ini sangat berarti bagi para petani, terutama di tengah kenaikan harga pupuk yang semakin memberatkan mereka,” kata Andi Amran.
Presiden Prabowo secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet bagi UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. “Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu para pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan agar tetap produktif dan berdaya saing,” ujar Presiden Prabowo.
Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh persyaratan teknis untuk implementasi kebijakan ini akan diatur lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga terkait. Kebijakan ini disambut baik oleh berbagai pihak yang hadir dalam acara tersebut, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta perwakilan dari asosiasi petani.
Dengan adanya kebijakan pemutihan utang ini, pemerintah berharap sektor pertanian dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan petani.
