JurnalLugas.Com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali mengusulkan program bantuan sosial (bansos) beras yang direncanakan akan direalisasikan selama enam bulan pada tahun 2025. Program ini diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp29,39 triliun. Langkah ini bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi sekaligus menekan inflasi nasional yang sebagian besar dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan, terutama beras.
Penyaluran Beras untuk 16 Juta KPM
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa bantuan beras sebesar 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) akan diberikan kepada 16 juta KPM. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang menyasar 22 juta KPM. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan evaluasi kebutuhan dan alokasi anggaran yang tersedia.
Selain bansos beras, Bapanas juga mengajukan anggaran tambahan untuk program lain, seperti bantuan pangan stunting sebesar Rp308,2 miliar bagi 1,5 juta penerima dan penyaluran subsidi harga pembelian (SHP) untuk beras, jagung, serta kedelai dengan total Rp474,9 miliar. Secara keseluruhan, total anggaran tambahan yang diajukan oleh Bapanas mencapai Rp31,01 triliun.
Strategi Menekan Inflasi
Menurut Arief, program bansos beras ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menekan inflasi pangan. Data terbaru menunjukkan bahwa laju inflasi nasional per Oktober 2024 tercatat sebesar 1,71%, turun dari 1,84% pada September. Namun, beras masih menjadi kontributor terbesar inflasi dengan kontribusi 0,15% secara tahunan.
“Bantuan pangan beras terbukti efektif menekan laju inflasi, terutama pada sektor pangan,” ujar Arief saat rapat bersama DPR pada 19 November 2024.
Realisasi Anggaran 2024
Hingga Oktober 2024, realisasi anggaran untuk program bansos beras mencapai Rp26,16 triliun, atau sekitar 72,44% dari total pagu anggaran sebesar Rp36,12 triliun. Sisanya direncanakan akan disalurkan pada Desember 2024 setelah melalui proses reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat pengawasan internal pemerintah.
Ketersediaan Stok Beras
Dukungan terhadap program ini didukung oleh stok beras nasional yang dikelola oleh Perum Bulog. Per 15 November 2024, stok beras nasional tercatat sebesar 1,81 juta ton, dengan 1,58 juta ton merupakan stok yang tersedia di gudang. Stok ini tersebar di berbagai gudang Bulog di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Dasar Hukum dan Peran CBP
Program bantuan pangan beras ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CBP). Beras yang digunakan dalam program ini bersumber dari cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog. Penyaluran bansos beras telah dimulai sejak 2023 dan dilakukan dalam dua tahap, kemudian dilanjutkan kembali pada 2024, dan direncanakan berlanjut pada 2025.
Dengan anggaran yang besar dan cakupan yang luas, program bansos beras menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional serta mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dukungan DPR dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memastikan keberhasilan program ini, sekaligus mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek ketahanan pangan.
Bapanas berupaya agar program ini tidak hanya membantu keluarga penerima manfaat, tetapi juga berdampak positif pada stabilisasi harga bahan pangan di tingkat nasional.
