Tak Tepat Sasaran dan Ciptakan Masalah Sosial Pak Presiden Prabowo Tolong Kaji Ulang Program Mekaar

JurnalLugas.Com – Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera yang diluncurkan Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebuah Perusahaan BUMN dan didirikan untuk mendukung pembiayaan UMKM masyarakat.

Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) mulai digalakkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mekaar resmi diluncurkan pada tahun 2015, saat Jokowi menjabat sebagai Presiden RI periode pertama (2014–2019).

Bacaan Lainnya

Mekaar menerapkan sistem tanggung renteng, di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman kelompok secara kolektif.

Namun program yang digadang memajukan ekonomi masyarakat tersebut menciptakan kluster masalah baru, gagalnya pembayaran oleh nasabah menambah masalah sosial masyarakat.

Baca Juga  Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H Merajut Kebersamaan dan Keikhlasan

Hal itu mendapat perhatian serius dari pemerhati sosial masyarakat, Soefriyanto mengatakan Tidak tepatnya sasaran penerima pinjaman menjadi biang masalah sosial, banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memiliki usaha atau hanya ibu rumah tangga biasa menerima pinjaman tersebut.

“Kalau dipergunakan dengan tepat sasaran pasti tidak ada masalah pembayaran, ibu-ibu yang tidak punya usaha atau ibu rumah tangga biasa kok dikasih pinjaman mekaar,” ujar Soefriyanto, Rabu 04 Desember 2024.

Banyak masalah yang timbul akibat tidak tepat sasaran penerima pinjaman, seperti masalah keluarga, memburuknya hubungan sosial antar kelompok, hingga perceraian.

“Tutup lobang gali lobang, penghasilan pas-pasan tak ada usaha dikasih pinjaman, alhasil berantem laki bini, renteng kelompok musuh-musuhan, ada pula kabur dan cerai,” ujarnya.

“Kalau penerima pinjaman tersebut sesuai dan tepat sasaran pasti akan menciptakan efek positif di masyarakat,” katanya.

Ia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang program tersebut, agar tidak menimbulkan masalah baru yang semankin mewabah.

Baca Juga  Pinjaman Renteng Bermodus Lunak Jerat Halus Rentenir Picu Konflik Sosial Masyarakat

“Mohon pak Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang program itu, bukti di masyarakat jelas terlihat, atau jika ada ketidakberesan sistem mohon dicabut saja,” pungkasnya.

Dilain tempat seorang masyarakat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengatakan jika istrinya terjerat pinjaman mekaar hingga bercerai serta meninggalkan anak-anaknya.

“Dulu minjam bisa dibayar, awak (saya) kerja mocok-mocok (serabutan), tahu-tahu bisa pula lebih 2 lobang pinjamnya, tiap hari awak dan istri berantem, ini dia kabur minta cerai awak ceraikan aja, anak-anak kecil-kecil,” ujar lelaki 45 tahun itu.

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait