JurnalLugas.Com – Ketua DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan konsep pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan metode menyerupai konvensi. Gagasan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pemilihan yang lebih efisien dan representatif.
Konsep Pemilihan Ala Konvensi
Dalam wawancaranya pada 31 Desember 2024, Bahlil menjelaskan bahwa konsep ini dimulai dengan partai politik melakukan survei kepada masyarakat untuk menjaring calon kepala daerah potensial. Calon-calon tersebut kemudian diajukan ke DPRD untuk dipilih secara langsung.
“Jadi, semacam ada proses setengah konvensi. Ini contoh ya, contoh,” ujar Bahlil. Menurutnya, mekanisme ini menjadikan DPRD sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memilih pemimpin daerah, sehingga tetap mempertahankan prinsip demokrasi dengan cara yang lebih terstruktur.
Golkar Siap Menjadi Pelopor
Bahlil menegaskan, Partai Golkar siap mengkaji dan menerapkan sistem ini jika nantinya disetujui oleh pemerintah dan legislatif. Golkar dinilai memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan konvensi untuk menjaring pemimpin berkualitas.
“Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan mengeksekusi hasilnya. Kalau partai lain belum tentu, kira-kira begitu,” tambahnya.
Dukungan Mendagri terhadap Pilkada Melalui DPRD
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, sebelumnya juga mengungkapkan dukungan terhadap mekanisme Pilkada melalui DPRD. Tito berpendapat bahwa biaya besar yang dikeluarkan dalam Pilkada langsung, seperti Pilkada Serentak 2024, dapat diminimalkan dengan menggunakan mekanisme demokrasi alternatif. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang sering terjadi dalam Pilkada langsung.
“Saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri besarnya biaya untuk Pilkada. Belum lagi beberapa daerah yang terjadi kekerasan. Pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD, bisa jadi solusi,” ungkap Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Namun, Tito juga menekankan bahwa kajian mendalam masih diperlukan, baik dari kementeriannya, DPR RI, maupun kalangan akademikus, sebelum sistem ini dapat diterapkan.
Konsep Pilkada melalui DPRD dengan metode konvensi menawarkan efisiensi anggaran dan mekanisme pemilihan yang lebih terarah. Namun, usulan ini perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai elemen masyarakat dan pengkajian menyeluruh untuk memastikan transparansi dan representasi yang adil.
Langkah ini, jika berhasil, bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan Pilkada langsung, termasuk biaya tinggi dan risiko konflik. Namun, implementasi yang tidak matang berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem demokrasi langsung.
Untuk informasi lebih lanjut dan berita terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
