JurnalLugas.Com — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dan Koperasi Desa harus berjalan saling melengkapi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan justru saling bersaing atau tumpang tindih.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan selama ini BUMDes telah memiliki jaringan usaha yang berkembang di berbagai sektor ekonomi desa, mulai dari desa peternakan, desa perikanan, hingga desa ekspor.
Menurut Yandri, pemerintah kini fokus memperjelas aturan dan sistem koordinasi agar peran BUMDes dan koperasi desa memiliki pembagian tugas yang jelas tetapi tetap terintegrasi dalam pembangunan ekonomi desa.
“BUMDes sudah berjalan di banyak sektor desa, sehingga perlu pengaturan yang jelas supaya tidak saling tumpang tindih dan justru bisa saling menguatkan,” ujar Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang dipantau secara daring, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia menjelaskan perbedaan utama kedua lembaga tersebut terletak pada basis operasionalnya. BUMDes berfokus pada pengembangan usaha desa, sedangkan koperasi desa berbasis pada keanggotaan masyarakat.
Pemerintah menilai perbedaan itu justru dapat menjadi kekuatan kolaborasi untuk memperkuat program ekonomi kerakyatan di pedesaan.
Dalam pelaksanaan program MBG, keterlibatan BUMDes disebut terus meningkat. Data Kementerian Desa menunjukkan hingga Maret 2026 terdapat 741 BUMDes yang telah menjadi pemasok bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, sebanyak 37 BUMDes juga telah berperan langsung sebagai pengelola dapur MBG atau SPPG.
Wilayah Jawa Barat tercatat menjadi daerah dengan jumlah pemasok terbesar melalui 280 BUMDes. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan 169 BUMDes dan Jawa Tengah sebanyak 88 BUMDes.
Yandri menyebut banyak BUMDes saat ini tidak hanya bergerak sebagai pemasok bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi penggerak desa ekspor yang mampu mengelola potensi lokal menjadi sumber ekonomi baru.
“Banyak desa ekspor lahir dari keberhasilan pengelolaan BUMDes,” katanya.
Pemerintah memastikan penguatan BUMDes tetap menjadi prioritas melalui program pembangunan desa yang terintegrasi dengan konsep 12 Aksi Bangun Desa.
Selain mempertahankan dana desa, Kemendes PDT juga akan memperbaiki tata kelola agar pemanfaatannya lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.
Pengembangan desa wisata dan desa ekspor juga terus diperluas melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk kerja sama dengan Kementerian Perdagangan.
Menurut Yandri, sejumlah desa wisata bahkan sudah mampu menghasilkan pendapatan hingga miliaran rupiah berkat optimalisasi potensi lokal dan pengelolaan usaha desa yang tepat.
Langkah sinergi antara BUMDes dan koperasi desa ini dinilai menjadi strategi penting pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis secara nasional.
Baca berita ekonomi desa dan nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
