JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mengatur kewajiban bagi seluruh eksportir untuk menempatkan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri. Kebijakan ini dirancang untuk mengoptimalkan manfaat dari ekspor sumber daya alam bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
Fokus pada Peningkatan Dampak Ekonomi Domestik
Sebelumnya, banyak dana hasil ekspor yang disimpan di bank luar negeri, yang mengurangi dampaknya terhadap perekonomian nasional. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperbesar dampak positif dari devisa yang diperoleh melalui ekspor sumber daya alam, dengan memastikan dana tersebut berputar di dalam negeri.
“Kebijakan ini akan memperkuat perekonomian nasional dengan memastikan devisa hasil ekspor dipergunakan untuk kemajuan dalam negeri,” ujar Presiden. Dengan kebijakan ini, diharapkan sektor ekonomi Indonesia, khususnya sektor yang terkait dengan sumber daya alam, akan mengalami peningkatan yang signifikan.
Ketentuan Baru untuk Sektor Pertambangan
Pemerintah mewajibkan semua eksportir sektor pertambangan, kecuali untuk minyak dan gas bumi, untuk menempatkan 100 persen DHE SDA di bank-bank nasional dalam jangka waktu 12 bulan setelah penempatan. Sementara itu, sektor minyak dan gas bumi tetap merujuk pada ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2023, yang tetap berlaku.
Prabowo memperkirakan bahwa dana devisa hasil ekspor yang tersimpan di bank dalam negeri bisa mencapai tambahan 80 miliar dolar AS pada 2025. Bahkan, dengan kebijakan ini, angka tersebut dapat meningkat menjadi lebih dari 100 miliar dolar AS jika dana tersebut dipertahankan selama 12 bulan, mulai 1 Maret 2025.
Kebijakan Fleksibilitas Penggunaan DHE SDA
Meskipun ada kewajiban untuk menempatkan dana devisa hasil ekspor di bank dalam negeri, pemerintah tetap memberikan fleksibilitas kepada eksportir untuk menggunakan dana tersebut. Beberapa tujuan yang diperbolehkan meliputi:
- Penukaran ke Rupiah – Eksportir dapat menukar dana tersebut ke dalam rupiah di bank yang sama.
- Pembayaran Pajak dan Kewajiban Lainnya – Pembayaran dalam valuta asing untuk kewajiban negara seperti pajak dan dividen.
- Pengadaan Barang dan Jasa – Penggunaan dana untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sepenuhnya tersedia di dalam negeri, termasuk bahan baku dan barang modal.
- Pembayaran Pinjaman – Eksportir juga diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk membayar pinjaman yang terkait dengan pengadaan barang modal.
Pemerintah memberikan kebebasan ini untuk mendukung kelangsungan usaha eksportir, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lancar tanpa terkendala masalah finansial.
Sanksi untuk Ketidakpatuhan
Meskipun memberikan ruang fleksibilitas, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap eksportir yang tidak mematuhi ketentuan dalam PP Nomor 8 Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut, telah diatur sanksi administratif berupa penangguhan layanan ekspor bagi perusahaan yang melanggar ketentuan yang ada.
“Jika kewajiban yang ditetapkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2025 tidak dipatuhi, sanksi akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Presiden.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan devisa hasil ekspor sumber daya alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia.
Dengan menempatkan dana tersebut di bank-bank dalam negeri, diharapkan aliran dana yang lebih besar dapat memperkuat sektor-sektor ekonomi nasional, termasuk sektor industri dan pembangunan infrastruktur.
Kebijakan ini memberikan ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha, sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia di pasar global.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan ekonomi terkini dan perkembangan lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
