JurnalLugas.Com – Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan bahwa meskipun terjadi PHK, masih banyak lapangan kerja yang tersedia bagi para pekerja terdampak.
Peluang Kerja Baru di Tengah Gelombang PHK
Dalam keterangannya pada Jumat, 28 Februari 2025, Wamenaker menyatakan bahwa pemerintah akan terus mencari dan mendorong industri yang siap membuka lapangan pekerjaan. Sebagai langkah konkret, ia akan mengunjungi Garut, Jawa Barat, di mana tersedia sekitar 10.000 peluang kerja bagi masyarakat.
Selain itu, perusahaan teknologi raksasa Huawei juga dikabarkan siap membuka sekitar 30.000 lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membantu menekan angka pengangguran yang meningkat akibat PHK massal.
Desakan Perlindungan bagi Pekerja
Di sisi lain, Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terus mendesak pemerintah agar melindungi buruh dari ancaman PHK. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa PHK massal yang terjadi belakangan ini menjadi alasan utama rencana aksi unjuk rasa. Gerakan ini bertujuan untuk menyelamatkan industri nasional dan mengurangi angka pengangguran.
Sebagai contoh, PHK bertahap terhadap hampir 1.000 buruh PT Sanken Indonesia yang akan berlangsung hingga Juni 2025 menjadi sinyal darurat bagi sektor industri elektronik. Sepanjang 2024, ratusan ribu buruh di industri tekstil, garmen, dan sepatu juga telah mengalami PHK.
Tak hanya itu, industri elektronik juga terdampak. Pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, PT Yamaha Music Indonesia di Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang fokus pada ekspor piano, telah memberhentikan 400 pekerja. Sementara itu, di Jakarta, sebanyak 700 buruh lainnya juga mengalami nasib serupa.
Kolaborasi Antar-Kementerian Diperlukan
Partai Buruh dan KSPI menilai bahwa Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Koordinator Perekonomian harus bekerja sama secara maksimal. Langkah ini harus sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mencegah PHK massal.
Upaya bersama ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga mencari solusi agar sektor industri tetap berdaya saing dan mampu mempertahankan tenaga kerjanya.
Baca berita lainnya hanya di JurnalLugas.Com
