JurnalLugas.Com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya dalam menjaga kemantapan infrastruktur jalan nasional dan daerah. Dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025), Prabowo secara tegas memerintahkan agar proyek rekonstruksi jalan dijalankan dengan keseriusan penuh.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan sejumlah isu mendesak terkait kondisi jalan di Indonesia. Salah satunya adalah pentingnya percepatan rekonstruksi jalan nasional guna memastikan kelancaran konektivitas antarwilayah.
“Kami laporkan kondisi jalan nasional dan daerah. Presiden langsung merespons cepat dan memerintahkan agar rekonstruksi dilakukan serius supaya kemantapan jalan tetap terjaga,” ujar Lasarus kepada media.
Ketimpangan Kondisi Jalan Daerah Masih Jadi Sorotan
Dalam laporannya, Lasarus menyebut kemantapan jalan nasional saat ini sudah menyentuh angka 90 persen. Namun, jalan provinsi masih berada di angka 60 persen, dan jalan kabupaten bahkan baru mencapai 40 persen.
Melihat ketimpangan ini, Presiden Prabowo langsung mengarahkan agar penanganan jalan daerah ditingkatkan melalui kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas jalan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara infrastruktur.
“Presiden menyampaikan akan ada Inpres Jalan Daerah agar kondisi jalan di wilayah non-nasional bisa ikut ditingkatkan kualitasnya,” imbuh Lasarus.
Fokus pada Perumahan dan Truk ODOL
Selain infrastruktur jalan, pertemuan tersebut juga membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Presiden disebut mendukung pelaksanaan konsep hunian berimbang agar setiap masyarakat memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak.
Tak kalah penting, Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan kendaraan truk dengan muatan berlebih alias Over Dimension dan Over Loading (ODOL) yang kerap merusak jalan. Ia menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap pelanggaran ODOL untuk melindungi umur teknis infrastruktur jalan yang sudah dibangun dengan biaya besar.
“Presiden sangat serius dengan persoalan ODOL. Infrastruktur kita tidak bisa menampung beban berlebih terus-menerus. Ini harus ditangani tuntas,” tegas Lasarus.
Instruksi tegas dari Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintahan barunya. Masyarakat kini menaruh harapan besar agar kualitas infrastruktur bisa semakin merata dan berkelanjutan di seluruh pelosok tanah air.
Baca berita selengkapnya hanya di JurnalLugas.com
