JurnalLugas.Com — Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan cukai rokok yang dinilai semakin memberatkan. Dalam situasi ekonomi yang belum stabil, kebijakan cukai yang tinggi dianggap berpotensi menurunkan pendapatan negara sekaligus menghantam sektor pertanian tembakau nasional.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI, Agus Parmuji, menegaskan bahwa cukai merupakan instrumen penting yang sangat memengaruhi kelangsungan industri kretek nasional. Jika tidak dikelola dengan bijak, kebijakan ini bisa berdampak sistemik terhadap petani tembakau dan cengkeh di berbagai daerah.
“Kebijakan cukai yang terlalu agresif justru bisa membuat negara kehilangan sekitar 10 persen potensi penerimaan cukai dari total APBN. Padahal, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program pemerintah,” ujar Agus, Selasa, 13 Mei 2025.
Agus menambahkan, sekitar tiga juta petani tembakau di seluruh Indonesia saat ini menaruh harapan besar pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi dan budaya petani. Ia menilai, pengendalian kebijakan cukai merupakan bagian dari upaya melindungi bangsa dari agenda ekonomi global yang merugikan (proxy war).
DPR: Kebijakan Cukai Harus Stabil dan Berkeadilan
Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, turut menyuarakan pandangan serupa. Menurutnya, pemerintah selama ini terlalu fokus mengejar target penerimaan cukai tanpa memperhitungkan dampak berantai di sektor hulu dan hilir industri tembakau.
“Selama beberapa tahun terakhir, kebijakan tarif cukai yang terus naik telah menimbulkan efek negatif yang signifikan. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kepentingan fiskal dan keberlangsungan industri,” tegas Eric.
Ia mengusulkan agar struktur tarif cukai rokok dikaji ulang secara menyeluruh dan disusun sedemikian rupa agar lebih stabil. Dengan demikian, industri dapat bertumbuh dan petani tembakau tidak lagi menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak.
Pemerintah Daerah Ikut Bersuara: Tembakau Penopang Ekonomi Lokal
Senada dengan itu, Bupati Temanggung, Agus Setyawan, menyebutkan bahwa komoditas tembakau masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, terutama di wilayah Jawa Tengah. Namun, beban regulasi dan tingginya cukai membuat para petani semakin tertekan.
“Dengan tingginya cukai rokok, daya beli masyarakat terhadap produk hasil tembakau menurun. Akibatnya, serapan bahan baku dari petani oleh pabrikan ikut anjlok,” ujarnya.
Agus menekankan bahwa posisi tawar petani tembakau belum berada di titik ideal. Terlebih, bahan baku tembakau praktis hanya dapat diserap oleh industri rokok dalam negeri, yang kini tengah terseok karena regulasi yang dinilai tidak berpihak.
Seruan untuk Reformulasi Kebijakan
Desakan untuk meninjau ulang kebijakan cukai rokok kini datang dari berbagai lini, mulai dari asosiasi petani, legislatif, hingga kepala daerah. Mereka sepakat bahwa keberlangsungan industri hasil tembakau harus diimbangi dengan perlindungan terhadap petani sebagai fondasi utama rantai produksi.
Jika tidak segera ditanggapi, bukan hanya pendapatan negara yang terancam, tapi juga keberlanjutan hidup jutaan petani yang menggantungkan masa depan pada sektor ini.
Selengkapnya berita dan perkembangan lainnya bisa dibaca di JurnalLugas.Com.
