JurnalLugas.Com – Di tengah riuhnya mesin dan deru jalanan ibu kota, ada suara lirih yang terus bergaung: jeritan hati para pengemudi ojek online. Mereka bukan hanya mencari nafkah, mereka sedang berjuang untuk hidup yang layak untuk sebutir harapan di tengah tekanan ekonomi yang mencekik.
Jeritan itu kini mulai menggema di gedung parlemen. Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR, Adian Napitupulu, menyatakan dukungan penuh atas tuntutan para pengemudi ojol yang memohon satu hal sederhana namun penting: pengurangan potongan tarif dari aplikator.
“Ini soal hidup dan mati. Bukan sekadar angka potongan 10 persen atau 20 persen,” ujar Adian dengan nada penuh empati dalam diskusi Festival Aspirasi di Jakarta, Minggu (18/5). “Nilai-nilai kemanusiaan jauh lebih penting daripada kalkulasi bisnis semata.”
Di Balik Setiap Helm, Ada Anak yang Menunggu Pulang
Bukan rahasia lagi, para pengemudi ojek online kini menghadapi pemotongan yang dianggap tak adil oleh perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, hingga Maxim. Potongan itu dikabarkan bisa mencapai 30%, melampaui batas yang telah ditetapkan pemerintah dalam Keputusan Menteri Perhubungan KP No. 1001 Tahun 2022 yakni maksimal 20%.
Alasan yang diberikan pihak aplikator? Dana akan dikembalikan dalam bentuk program kesejahteraan mitra. Namun, bagi ribuan pengemudi yang berjibaku di bawah terik matahari dan guyuran hujan, janji itu belum cukup untuk membayar uang sewa kontrakan, susu anak, atau sekadar makan malam layak.
“Setiap rupiah yang hilang, adalah senyum anak yang tak jadi terwujud,” kata seorang pengemudi di lokasi diskusi. Kalimat itu menjadi sorotan utama dalam suasana diskusi yang begitu menyentuh.
DPR Dorong Negara Hadir dan Bertindak
Adian, yang dikenal vokal memperjuangkan isu keadilan sosial, berjanji akan menyampaikan langsung aspirasi para pengemudi ini kepada alat kelengkapan dewan dan komisi terkait, termasuk Komisi V dan Komisi IX.
Pembahasan ini rencananya akan melibatkan sejumlah kementerian strategis: Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, dan Kementerian Komunikasi Digital. Tujuannya jelas, mengurai simpul persoalan dalam regulasi transportasi daring yang selama ini menggantung tanpa kejelasan.
“Jangan lagi melihat mereka hanya sebagai mitra digital. Lihat mereka sebagai manusia. Sebagai pekerja. Sebagai tulang punggung keluarga,” tegas Adian.
Aksi Besar-Besaran Menghantui Jalanan
Ribuan pengemudi ojol dari berbagai daerah bersiap turun ke jalan pada Selasa, 20 Mei 2025. Mereka menuntut keadilan yang sudah lama tertunda. Tidak hanya menyoal potongan, tapi juga status hubungan kerja, perlindungan hukum, dan keselamatan kerja.
Sementara itu, pihak aplikator masih bersikeras pada posisi lama: mereka hanyalah penyedia platform digital, bukan penyedia jasa transportasi. Argumen ini menjadi tembok besar yang memisahkan mereka dari tanggung jawab lebih besar kepada mitra pengemudi.
Namun, jika negara tidak hadir untuk menengahi dan meluruskan rel yang bengkok ini, maka jalanan akan terus menjadi panggung ratapan. Di sanalah, setiap deru motor bukan sekadar suara knalpot tapi pekikan harapan yang menunggu dijawab.
Ikuti perkembangan terkini isu keadilan transportasi daring hanya di JurnalLugas.Com.
