JurnalLugas.Com – Pemerintah Kabupaten Bogor secara resmi menyatakan komitmennya dalam mendukung pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bogor Barat. Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung akan dimulai pada tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikan Rudy dalam pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Bogor Barat untuk Pemekaran (AMUK), Kamis (22/5), di Pendopo Bupati, Cibinong. Dalam dialog tersebut, Rudy menegaskan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah pembangunan pusat pemerintahan di Kecamatan Cigudeg.
“Sudah ditetapkan, ibu kota CDOB Bogor Barat akan berada di Cigudeg. Seluruh dokumen dan keputusan terkait sudah lengkap, jadi tidak perlu lagi ada polemik di masyarakat,” ujar Rudy.
Pemkab Bogor Tunjukkan Keseriusan
Rudy menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Bogor sebagai daerah induk dalam mendukung pemekaran. Tahap awal akan difokuskan pada penentuan lokasi pusat pemerintahan, termasuk titik koordinat dan luas wilayahnya.
“Legalitasnya kita targetkan rampung akhir tahun ini. Selanjutnya, penganggaran fisik akan dimasukkan dalam APBD 2026. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari fasilitas prioritas seperti kantor bupati skala kecil, jaringan jalan, dan sarana dasar lainnya,” paparnya.
Selain itu, Pemkab Bogor juga akan memperhatikan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, termasuk administrasi kependudukan. Saat ini belum semua kecamatan di wilayah tersebut mampu mencetak dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga secara mandiri.
“Pelayanan kependudukan harus jadi prioritas. Jangan sampai saat pemekaran terjadi, masyarakat malah kesulitan mendapatkan layanan administratif,” kata Rudy.
Antisipasi Moratorium Pemekaran
Meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, Rudy menyatakan bahwa pihaknya tetap harus mempersiapkan segalanya. Jika nantinya moratorium dicabut—meskipun secara parsial—maka CDOB seperti Bogor Barat harus siap secara infrastruktur dan administratif.
“Kalau moratorium masih berjalan, kantor-kantor yang dibangun bisa dimanfaatkan oleh presidium pemekaran sebagai pusat koordinasi sementara. Namun ketika keputusan final turun, infrastruktur utama sudah siap pakai,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan pusat pemerintahan di Cigudeg diharapkan menjadi titik awal tumbuhnya pusat ekonomi baru di wilayah Bogor Barat.
Aspirasi Warga Bogor Barat
Koordinator AMUK, Ujang Buchori Muslim, mengapresiasi dialog terbuka bersama Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Ia menyampaikan harapan masyarakat agar pembangunan di wilayah barat Bogor bisa segera dipercepat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tempat ibadah, hingga pariwisata.
“Kami tidak menuntut pemekaran segera terjadi, karena itu adalah wewenang Presiden. Tapi kami ingin ada langkah konkret dari Pemkab Bogor dalam menyiapkan pemekaran ini, yang sudah diperjuangkan lebih dari 30 tahun,” jelas Ujang.
Rencana pemekaran Bogor Barat menjadi kabupaten baru memang telah lama menjadi aspirasi masyarakat. Kini, langkah nyata dari Pemkab Bogor membuka harapan baru bagi terbentuknya pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Baca berita penting dan terpercaya lainnya di JurnalLugas.Com
