JurnalLugas.Com – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru mencatat telah memfasilitasi pemulangan sebanyak 2.449 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia sepanjang Januari hingga akhir Mei 2025.
Gelombang deportasi terbesar terjadi pada Sabtu, 31 Mei 2025, saat 196 PMI dipulangkan dari Malaka ke Dumai, Riau. Pemulangan ini menjadi yang terbanyak dari total 17 kali kegiatan repatriasi yang dilaksanakan oleh KJRI Johor Bahru sepanjang tahun ini.
Dorongan untuk PMI Taat Prosedur
Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Sigit S Widiyanto, menegaskan bahwa pemulangan para PMI ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya keberangkatan kerja ke luar negeri secara resmi dan prosedural. Ia mengimbau para pekerja untuk tidak tergoda rayuan pihak ketiga yang menjanjikan pekerjaan tanpa kejelasan dokumen seperti visa dan kontrak kerja.
“Jika ingin kembali bekerja di luar negeri, mohon ikuti jalur resmi. Jangan bekerja secara non-prosedural,” ujar Sigit dalam pernyataannya.
Menteri P2MI Sambut Deportan di Dumai
Setibanya para PMI di Pelabuhan Penumpang PT Pelindo Dumai, mereka disambut langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen penuh melindungi PMI, baik yang sudah bekerja secara prosedural maupun yang masih dalam proses pembinaan.
Abdul Kadir juga menekankan pentingnya literasi migrasi di kalangan calon pekerja migran agar tidak terjebak dalam praktik ilegal yang merugikan.
KSATRIA: Chatbox WA Andalan PMI
Dalam kesempatan yang sama, Konjen Sigit juga memperkenalkan kembali layanan KSATRIA (KJRI Siap Atasi dan Respons Isu Tenaga Kerja Indonesia di Asia), yaitu chatbox berbasis WhatsApp yang dikembangkan KJRI Johor Bahru untuk mempermudah akses informasi dan layanan kekonsuleran.
Melalui WA di nomor +60105288040, para PMI bisa memperoleh informasi terkait:
- Pembuatan paspor
- Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
- Permasalahan kekonsuleran seperti tindak kekerasan, gaji tak dibayar, dan lainnya
Sejak diluncurkan tahun 2023, KSATRIA telah melayani 12.853 pengguna, dengan jumlah pengguna aktif bulanan antara 300 hingga 500 orang.
Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sistem perlindungan terhadap PMI, terutama dengan pemanfaatan teknologi seperti KSATRIA serta peningkatan edukasi seputar migrasi aman. Harapannya, kejadian deportasi massal seperti ini tidak terus terulang di masa mendatang.
Untuk berita selengkapnya dan perkembangan terbaru seputar perlindungan pekerja migran, kunjungi: JurnalLugas.Com
