JurnalLugas.Com – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keputusan terkait perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyebut, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang tidak sepatutnya dicampuri oleh pihak lain.
“Urusan kabinet itu adalah wewenang Bapak Presiden. Kita tidak boleh mengambil peran yang bukan menjadi hak kita karena itu adalah hak prerogatif beliau,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Jumat (6/6/2025).
Sebagai tokoh penting di partai berlambang pohon beringin, Bahlil yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh terkait isu reshuffle yang tengah berhembus.
Menurutnya, Prabowo tentu memiliki pertimbangan strategis dalam menentukan susunan kabinet yang mampu menjalankan roda pemerintahan secara optimal. Ia meyakini, setiap langkah Presiden akan mengarah pada pembentukan pemerintahan yang kuat dan efektif.
Senada dengan PKS: Reshuffle Adalah Hak Konstitusional Presiden
Pandangan serupa disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf. Ia menyatakan bahwa reshuffle merupakan hak penuh Presiden Prabowo sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
“Berbicara soal reshuffle, itu sepenuhnya prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormatinya. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar,” ujar Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).
Lebih lanjut, Muzammil menambahkan bahwa Presiden tentu akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pembantunya di kabinet. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada efektivitas para menteri dalam menjalankan program-program strategis.
“Presiden pasti akan menilai siapa yang kinerjanya baik dan siapa yang perlu diganti. Itu adalah proses yang wajar dalam sistem pemerintahan. Kami menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” tegasnya.
Stabilitas Pemerintahan Jadi Prioritas
Isu reshuffle yang mencuat belakangan ini menandakan adanya dinamika dalam pemerintahan yang perlu ditangani secara hati-hati. Baik Bahlil maupun Muzammil, sama-sama menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan dalam masa transisi awal kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dengan tetap menghormati kewenangan konstitusional Presiden, para elite politik menunjukkan sikap dewasa dalam bernegara. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintahan ke depan.
📰 Untuk informasi politik dan dinamika pemerintahan terkini, kunjungi JurnalLugas.Com – portal berita terpercaya Anda.
