JurnalLugas.Com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara sebagai upaya mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan penerimaan negara. Satgas ini bertugas mendampingi kementerian dalam menggali potensi penerimaan, terutama dari sektor-sektor strategis.
Anggota Satgassus, Yudi Purnomo, menyebut selama enam bulan terakhir pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan berbagai kementerian. Salah satu fokus terbaru adalah kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perikanan.
“Satgassus turun langsung melihat kondisi lapangan, seperti di Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo pada 7–9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa, Bali, pada 11–13 Juni 2025,” ujar Yudi pada Jumat, 13 Juni 2025.
Ditemukan Permasalahan Izin Tangkap Kapal
Dari hasil peninjauan, tim Satgassus menemukan sejumlah persoalan yang menghambat optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu yang menonjol adalah masih banyaknya kapal penangkap ikan baik yang berukuran di bawah maupun di atas 30 GT yang belum memiliki izin resmi, meskipun beroperasi di wilayah perairan di atas 12 mil laut.
Akibatnya, hasil tangkapan dari kapal-kapal tersebut tidak dapat dikenakan pungutan PNBP, sehingga potensi penerimaan negara menjadi tidak maksimal.
“Sebagian kapal sebenarnya sudah mengajukan izin, namun prosesnya masih terhambat dan memakan waktu cukup lama,” ungkap Yudi.
Satgassus Tawarkan Solusi Konkret
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Satgassus memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, di antaranya adalah:
- Penandatanganan SKB antara KKP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub): Tujuannya agar tim pelaksana pengukuran kapal dari KKP bisa langsung melakukan pengukuran terhadap kapal perikanan yang mengajukan izin.
- Pembukaan gerai pelayanan perizinan di pelabuhan perikanan: KKP akan membuka layanan ini secara mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah daerah. Langkah awal akan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Bronjong, Lamongan, Jawa Timur, dan di sejumlah titik di Bali.
“Dengan bertambahnya kapal yang memiliki izin, maka semakin banyak pula hasil tangkapan yang dapat dikenai PNBP. Dampaknya akan langsung dirasakan dalam peningkatan penerimaan negara,” tambah Yudi yang juga merupakan mantan penyidik KPK.
Dipimpin Eks Pegawai KPK
Sebagai informasi, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara terdiri dari para mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri. Satgas ini dipimpin oleh Herry Muryanto sebagai ketua, dengan Novel Baswedan sebagai wakil ketua.
Keberadaan Satgassus ini menjadi sinyal kuat bahwa Polri turut berperan aktif dalam mendorong efisiensi birokrasi dan peningkatan tata kelola keuangan negara yang akuntabel.
Untuk berita hukum dan kebijakan terkini lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com
