JurnalLugas.Com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memunculkan wacana baru dalam skema penyediaan rumah subsidi. Tak lagi terbatas pada rumah tapak, Maruarar membuka kemungkinan pembangunan rumah subsidi dalam bentuk rumah susun atau apartemen.
“Saya lagi mau bikin nanti rumah susun atau apartemen, tetapi yang masuk kategori rumah subsidi,” ungkap Maruarar saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Gagasan tersebut, menurutnya, bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari upaya inovatif untuk menjawab keterbatasan lahan dan menjangkau masyarakat urban. “Ya gitu ya, doain ya. Jadi, itu juga kami pikirkan,” tambahnya dengan nada penuh harap.
Kementerian PKP, lanjut Maruarar, sedang mematangkan rencana pemanfaatan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp43 triliun untuk membangun total 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025. Tidak tertutup kemungkinan, dana itu juga akan dialokasikan untuk proyek hunian vertikal.
“Kami mau pikirkan itu. Bagaimana caranya anggaran ini bisa enggak sebagian untuk misalnya rumah high rise ya, apartemen gitu,” jelasnya.
Sebagai informasi, pembiayaan FLPP sendiri menggunakan skema campuran. Sekitar 75 persen bersumber dari anggaran pemerintah dan sisanya 25 persen berasal dari perbankan. Pendanaan ini turut didukung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) serta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,02 triliun.
Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di daerah-daerah dengan ketersediaan lahan yang terbatas. Dengan demikian, rumah subsidi tak lagi identik dengan pinggiran kota, tetapi bisa hadir dalam bentuk vertikal yang lebih adaptif terhadap perkembangan urbanisasi.
Baca berita lengkap dan informasi aktual lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
