JurnalLugas.Com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 82,7%. Klaim ini merujuk pada hasil survei nasional yang digelar antara 25 Juni hingga awal Juli 2025.
“Itu tingkat kepuasan publik kepada Bapak Presiden [Prabowo Subianto] itu 82,7%,” ujar Budi, di Kompleks Parlemen, Senin (7/7/2025).
Lebih lanjut, ia merinci bahwa aspek sosial dan budaya mencatat angka tertinggi dengan tingkat kepuasan publik sebesar 95,1%. Disusul aspek keamanan yang menyentuh 83%, dan aspek politik yang dinilai publik sebesar 70,7%.
Namun demikian, Budi mengakui bahwa masih ada dua sektor penting yang memerlukan perhatian lebih, yakni penegakan hukum dan kinerja ekonomi makro. Kedua sektor ini tercatat mendapat tingkat kepuasan di bawah 70%.
“Penegakan hukum baru mencapai 67,8%, sementara untuk kinerja ekonomi makro bahkan sedikit lebih rendah, yakni 67,4%,” jelas Budi.
Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut, capaian ini menjadi indikator bahwa stabilitas politik dan keamanan yang selama ini dijaga secara kolektif mulai membuahkan hasil dalam bentuk meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Tentunya temuan ini memberi sinyal kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan ada kepercayaan publik yang mulai naik,” ucapnya.
Meski begitu, ia menyoroti ancaman serius di era digital, khususnya terkait persebaran disinformasi dan misinformasi yang dapat merusak legitimasi negara. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat narasi kebijakan publik yang berbasis data.
“Oleh karenanya, kami memandang penting untuk terus mendorong orkestrasi narasi kebijakan secara masif yang terintegrasi dan berbasis data, termasuk menghadirkan kontra-narasi terhadap hoaks yang menyerang legitimasi negara,” tegas Budi.
Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa kepercayaan publik harus dijaga tidak hanya dengan kinerja, tetapi juga melalui pengelolaan informasi yang transparan dan akurat di ruang publik digital.
Baca berita lengkap dan terbaru lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
