JurnalLugas.Com – Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) mengumumkan langkah konkret dalam memberantas kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu inisiatif strategisnya adalah peluncuran Sekolah Rakyat, yang akan resmi beroperasi mulai tahun ajaran 2025/2026 atau tepatnya pada 14 Juli 2025 mendatang. Program ini akan dikelola langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Langkah ini menandai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menunaikan janji pemerataan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di kategori Desil-1 atau 10 persen penduduk dengan tingkat ekonomi terendah.
“Desil-1 ini benar-benar berada di dalam wilayah kemiskinan ekstrem. Digratiskan pun, mereka tetap tidak sekolah. Ada anak-anak seperti itu, termasuk juga yang hidup di jalanan,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi, Selasa (8/7/2025).
Hasan menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar bentuk akses pendidikan, melainkan juga bagian dari tanggung jawab negara terhadap anak-anak yang selama ini tersisih dari sistem pendidikan formal meski telah digratiskan.
“Dan ini diambil alih tanggung jawabnya oleh negara. Negara menyiapkan sekolah rakyat, kurikulumnya kurikulum yang sama, tapi dia diasramakan,” lanjut Hasan.
Fokus pada Anak Jalanan dan Anak Tak Sekolah
Target utama dari Sekolah Rakyat adalah anak-anak yang bahkan tidak mampu bersekolah di sekolah negeri sekalipun, yang notabene gratis. Mereka hidup dalam lingkungan yang tidak memungkinkan berkembang secara akademik atau sosial.
Sistem boarding school (berbasis asrama) dipilih agar anak-anak ini dapat belajar dalam lingkungan yang lebih kondusif dan terbebas dari tekanan sosial dan ekonomi keluarga. Harapannya, ekosistem sekolah yang terkontrol ini mampu mendorong lahirnya generasi yang lebih siap bersaing dan produktif.
“Ini semacam program pemerataan. Ada pendidikan buat anak-anaknya, ada juga program sosial untuk keluarga mereka, supaya target pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem juga tercapai,” kata Hasan.
100 Sekolah Rakyat Diresmikan Presiden
Menurut Hasan, Presiden Prabowo dijadwalkan akan meresmikan 100 unit Sekolah Rakyat dalam waktu dekat. Ke-100 sekolah ini akan tersebar di berbagai wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi, berdasarkan pemetaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan data Kemensos.
“Ini kira-kira targetnya akan sekitar 0,7% masyarakat kita yang memang berada di level kemiskinan ekstrem,” ucapnya.
Jumlah tersebut diperkirakan mencakup puluhan ribu anak dari keluarga miskin yang selama ini belum tersentuh pendidikan layak.
Pendaftaran Tanpa Tes Akademik
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, turut memastikan bahwa 100 Sekolah Rakyat akan mulai menyelenggarakan pembelajaran pada 14 Juli 2025.
Ia menegaskan bahwa tak ada seleksi akademik untuk mendaftar ke Sekolah Rakyat. Syarat masuk hanya seleksi administratif dan pemeriksaan kesehatan dasar.
“Tidak ada tes akademik. Kita ingin anak-anak ini langsung dapat akses. Yang penting mereka sehat secara fisik dan bisa mengikuti pembelajaran,” terang Gus Ipul.
Dengan menghapuskan syarat akademik, Kemensos berharap tidak ada anak miskin yang terhambat masuk hanya karena tidak memiliki nilai rapor atau pengalaman sekolah formal sebelumnya.
Kurikulum Nasional dan Pendampingan Sosial
Walaupun gratis dan khusus menyasar kelompok miskin, kurikulum yang digunakan tetap mengacu pada kurikulum nasional. Sekolah Rakyat juga akan dilengkapi fasilitas dasar seperti ruang kelas, laboratorium, asrama, hingga tenaga pengajar profesional yang telah mengikuti pelatihan khusus penanganan kelompok marginal.
Program ini juga akan dilengkapi dengan pendampingan sosial bagi keluarga siswa. Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi untuk orang tua atau wali siswa yang terdaftar.
“Kita tidak hanya menyekolahkan anaknya, tapi juga bantu keluarga mereka. Kita ingin seluruh aspek kehidupan mereka naik kelas,” tambah Gus Ipul.
Langkah Awal Menuju Transformasi Sosial
Peluncuran Sekolah Rakyat dianggap sebagai langkah revolusioner dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional. Program ini menunjukkan arah baru pemerintahan Presiden Prabowo, yang menitikberatkan pada investasi jangka panjang melalui pendidikan.
Para pengamat kebijakan sosial memuji inisiatif ini karena tidak hanya menyentuh aspek pendidikan, namun juga aspek keberlanjutan sosial secara menyeluruh.
“Langkah ini sangat strategis. Pendidikan adalah alat paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan, dan negara harus hadir secara total dalam proses ini,” ujar pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia, Rina Mahardika.
Dia juga menilai sistem asrama bisa menjadi solusi bagi anak-anak dari lingkungan yang tidak mendukung proses belajar, seperti anak jalanan, korban kekerasan, hingga anak dari keluarga tanpa tempat tinggal tetap.
Tantangan Implementasi
Meski disambut positif, tantangan implementasi tetap membayangi. Mulai dari ketersediaan tenaga pengajar yang memiliki empati tinggi, manajemen sekolah, hingga anggaran operasional yang memadai untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
Kemensos mengaku telah menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi khusus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Bappenas, dan lembaga pengawas independen.
“Kami sangat serius. Ini bukan proyek seremonial. Ini adalah investasi negara untuk masa depan bangsa,” pungkas Gus Ipul.
Dengan diresmikannya 100 Sekolah Rakyat dan rencana pelaksanaan belajar mengajar mulai 14 Juli 2025, Indonesia mengambil langkah besar dalam memutus siklus kemiskinan ekstrem melalui pendekatan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan manusiawi.
Inisiatif ini menjadi bukti bahwa negara hadir, bukan sekadar memberi bantuan tunai, tetapi menyediakan jalan perubahan hidup yang nyata melalui pendidikan yang berkelanjutan dan menyeluruh.
Untuk berita terbaru lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
