JurnalLugas.Com – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan penolakannya terhadap usulan pemberangkatan jemaah haji melalui jalur laut pada musim haji 1447 Hijriah. Transportasi menggunakan kapal dinilai tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan peningkatan layanan yang tengah diupayakan pemerintah.
“BP Haji tidak mendukung penggunaan kapal laut untuk keberangkatan jemaah haji,” ujar Ichsan Marsha, Tenaga Ahli BP Haji, dalam keterangan tertulis pada Minggu (13/7/2025).
Pernyataan tersebut merespons gagasan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang membuka kemungkinan pemanfaatan kapal sebagai moda alternatif selain pesawat terbang untuk ibadah haji dan umrah.
Menurut Ichsan, penggunaan kapal laut akan memperpanjang durasi perjalanan dan justru bertentangan dengan semangat efisiensi yang menjadi fokus utama BP Haji. Ia menambahkan, waktu tempuh yang lama dapat memengaruhi kenyamanan jemaah, sekaligus memperbesar beban logistik.
“Jika memakai kapal, perjalanan akan memakan waktu jauh lebih lama, dan itu berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional serta masa tinggal jemaah,” jelasnya.
Ichsan juga mengingatkan bahwa saat ini BP Haji tengah merumuskan strategi penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Usulan pengiriman via laut dinilai bertentangan dengan tujuan tersebut.
“Gagasan ini berisiko menghambat target pemerintah untuk memangkas biaya haji dan memperpendek durasi di Arab Saudi dari 40 menjadi 30 hari,” tegas Ichsan.
Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar menyebut bahwa opsi kapal laut masih dalam tahap eksplorasi. Menurutnya, pemerintah tengah menjalin komunikasi dengan pihak Arab Saudi untuk membuka peluang keberangkatan haji dan umrah melalui jalur maritim.
“Ini masih tahap penjajakan. Kami menilai konsep keberangkatan ibadah melalui laut cukup menarik untuk dikembangkan ke depan. Beberapa pejabat Saudi juga telah kami ajak berdiskusi mengenai hal ini,” ujar Nasaruddin dalam pernyataan terpisah.
Meski begitu, belum ada keputusan final terkait rencana tersebut. Pemerintah masih akan menilai berbagai aspek, mulai dari keamanan, kenyamanan, hingga efisiensi biaya dan waktu.
Informasi selengkapnya dapat diakses melalui JurnalLugas.Com.
