JurnalLugas.Com – Pemerintah Thailand menegaskan tidak akan menerima keterlibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik perbatasan dengan Kamboja. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penegasan atas prinsip kedaulatan dan kepercayaan terhadap jalur diplomasi bilateral, Sabtu 26 Juli 2025.
Seorang pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan bahwa “penyelesaian persoalan ini harus diselesaikan antara kedua negara tanpa campur tangan eksternal.” Menurutnya, keterlibatan pihak luar justru berpotensi memperumit keadaan dan mengganggu proses dialog yang telah berjalan.
Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya kehadiran militer di wilayah sengketa. Meski belum terjadi bentrokan skala besar, ketegangan antara pasukan kedua negara memunculkan kekhawatiran akan terjadinya konflik terbuka.
Ketegangan Berulang dan Sengketa Warisan Budaya
Sengketa ini bukan hal baru. Kedua negara telah berulang kali berselisih mengenai wilayah sekitar situs bersejarah yang diyakini memiliki nilai budaya dan religius tinggi. Isu ini bahkan sempat dibawa ke Mahkamah Internasional pada awal dekade 2010-an.
“Masalahnya bukan sekadar batas wilayah, tapi juga menyangkut simbol identitas nasional,” ujar pengamat politik Asia Tenggara dari Universitas Bangkok, Dr. P. Jirasuk. Ia menilai bahwa konflik ini cenderung dimanfaatkan sebagai alat politik domestik di kedua negara.
Pihak Kamboja, dalam pernyataannya, menyebut bahwa mereka terbuka terhadap segala bentuk solusi damai, termasuk melibatkan negara ketiga sebagai mediator. Namun, Thailand tetap kukuh pada pendiriannya untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur langsung.
Respon ASEAN dan Ancaman Keamanan Regional
Di tengah kebuntuan tersebut, sejumlah negara anggota ASEAN menyuarakan keprihatinan. Seorang diplomat dari kawasan menyebutkan bahwa organisasi regional belum dapat berperan aktif karena belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
“Sesuai prinsip ASEAN, kami hanya dapat bertindak jika diminta secara eksplisit oleh negara-negara yang bersengketa,” ungkapnya tanpa menyebut nama. Mekanisme konsensus ASEAN menjadikan proses pengambilan tindakan diplomatik berlangsung lebih lambat dibanding forum internasional lainnya.
Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian di kawasan, terutama di wilayah perbatasan yang sebelumnya menjadi jalur perdagangan dan interaksi masyarakat. Aktivitas ekonomi terganggu dan warga sipil mulai menghindari daerah rawan konflik.
Ancaman Geopolitik Global
Konflik bilateral seperti ini dinilai berpotensi menarik perhatian negara-negara besar yang berkepentingan di kawasan Indo-Pasifik. “Ketegangan seperti ini bisa menjadi celah bagi kekuatan eksternal untuk memperkuat pengaruhnya,” ujar analis geopolitik independen asal Singapura, R. Chandra.
Menurutnya, jika konflik dibiarkan tanpa penyelesaian diplomatik, ada risiko besar bahwa kawasan Asia Tenggara akan terseret dalam rivalitas global yang lebih luas. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat netralitas dan stabilitas yang selama ini dijunjung oleh ASEAN.
Jalan Damai Masih Terbuka
Meski tegang, sejumlah pihak masih percaya pada peluang dialog. “Belum terlambat untuk mencegah eskalasi,” kata salah satu pejabat militer Thailand yang enggan disebut namanya. Ia menambahkan bahwa dialog lintas kementerian dan militer masih terus berjalan di balik layar.
Sebagian besar pemangku kepentingan di kawasan menyerukan agar Thailand dan Kamboja menunjukkan sikap terbuka dan mengutamakan kepentingan jangka panjang kawasan. Stabilitas regional dinilai lebih penting ketimbang kemenangan politik jangka pendek.
Ketegangan Thailand-Kamboja menjadi pengingat bahwa isu batas wilayah masih rawan memicu konflik serius. Dengan menolak mediasi internasional, Thailand menunjukkan kepercayaan diri atas diplomasi bilateral. Namun, jika pendekatan ini gagal membuahkan hasil konkret, tekanan internasional dan kekhawatiran regional akan meningkat.
Untuk kabar terkini dan analisis isu kawasan, kunjungi JurnalLugas.Com
