JurnalLugas.Com — Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras terhadap sejumlah direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai arogan dan bertindak seakan-akan perusahaan yang mereka pimpin adalah milik pribadi.
Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Teguran Presiden untuk Direksi BUMN
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa tidak ada jabatan yang abadi di Indonesia, baik itu pejabat pemerintahan maupun pimpinan BUMN.
Menurutnya, siapa pun bisa diganti kapan saja jika tidak menjalankan amanah.
“Tidak ada posisi yang permanen. Bahkan presiden bisa diganti bila tidak menjalankan tugas dengan baik. Jadi, jangan ada direksi yang merasa BUMN itu miliknya sendiri,” ucap Prabowo dengan nada tegas.
Prabowo menegaskan bahwa negara memiliki hak penuh untuk mencopot direksi yang gagal menjalankan perusahaan sesuai kepentingan rakyat.
Perintah ke Jaksa Agung
Tidak hanya memberi teguran, Presiden juga meminta aparat penegak hukum untuk ikut mengawasi. Ia secara khusus menyinggung Jaksa Agung ST Burhanuddin agar menindak tegas jika ada indikasi pelanggaran di tubuh BUMN.
“Jaksa Agung punya pekerjaan besar. Kalau ada direksi yang menyalahi aturan, silakan diproses,” kata Prabowo.
BPI Danantara dan Aset Negara
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung soal pengelolaan aset negara melalui Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara. Ia menyebut, keberadaan lembaga ini telah membuat aset negara yang sebelumnya tersebar tanpa kendali kini terkonsolidasi dalam satu wadah.
“Nilainya sudah mendekati seribu miliar dolar AS, dan posisi Indonesia kini berada di lima besar dunia untuk sovereign wealth fund. Dulu aset negara banyak tercecer dan tidak dikelola dengan benar, sekarang mulai tertata,” jelasnya.
Kritik Bonus Komisaris
Presiden turut mengkritisi sistem pemberian tantiem atau bonus kepada komisaris BUMN. Ia menilai praktik tersebut tidak masuk akal, apalagi jika perusahaan sedang dalam kondisi merugi.
“Saya sudah hapus aturan itu. Perusahaan yang rugi tidak seharusnya memberi bonus pada komisaris. Kalau ada yang tidak setuju, silakan mundur. Banyak generasi muda yang siap masuk menggantikan,” tegas Prabowo.
Reformasi BUMN untuk Rakyat
Pernyataan keras Presiden mencerminkan tekad pemerintah untuk menata ulang BUMN agar lebih transparan, efisien, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Ia menegaskan bahwa tata kelola BUMN harus bersih dari praktik boros maupun tindakan yang merugikan negara.
Baca berita menarik lainnya di 👉 JurnalLugas.Com
