JurnalLugas.Com – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pimpinan DPR RI tengah menyiapkan langkah besar dengan mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Kebijakan tersebut mencakup besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Pimpinan DPR menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk soal tunjangan anggota DPR dan moratorium perjalanan luar negeri,” ujar Presiden Prabowo, Minggu (31/8/2025).
Respons atas Suara Publik
Prabowo menegaskan, langkah tersebut merupakan wujud nyata dari respons parlemen terhadap suara masyarakat yang dalam beberapa hari terakhir semakin keras terdengar. Ia menilai, kepekaan politikus terhadap kondisi rakyat tidak boleh berkurang sedikit pun.
“Ketua umum partai politik juga sudah mengambil sikap tegas terhadap anggotanya yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan publik. Mereka bahkan dicabut dari keanggotaannya di DPR,” jelas Prabowo.
Tekanan Moral untuk Wakil Rakyat
Presiden menambahkan, arahan dari pimpinan DPR dan ketua umum partai politik sudah jelas: anggota dewan wajib berpihak kepada rakyat.
“Melalui fraksi masing-masing, ketum partai telah menyampaikan agar anggota DPR selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutur Prabowo.
Didampingi Tokoh Politik Nasional
Pernyataan pers Presiden kali ini juga disaksikan sejumlah tokoh penting. Hadir di Istana Kepresidenan, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin.
Selain itu, tampak pula Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Kholid, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketum NasDem Surya Paloh.
Konsolidasi Politik di Istana
Langkah ini merupakan hasil dari pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum partai politik dan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu siang. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan menghasilkan kesepahaman untuk memperbaiki citra serta kinerja lembaga legislatif di mata publik.
Dengan adanya komitmen pencabutan tunjangan dan penghentian kunjungan kerja luar negeri, DPR diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan rakyat.
Baca berita politik terkini lainnya di 👉 JurnalLugas.Com
