JurnalLugas.Com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dari jabatannya sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Keputusan ini diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Mulai Senin, 1 September 2025, saudara Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI Fraksi Golkar,” ujar Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, saat konferensi pers di Jakarta.
Pertimbangan Dinamika Masyarakat
Sarmuji menegaskan, keputusan ini tidak diambil secara tiba-tiba. Golkar, kata dia, mempertimbangkan situasi sosial politik yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir.
“Aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh langkah politik partai merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” jelasnya.
Golkar, lanjutnya, juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga dalam berbagai peristiwa belakangan ini, termasuk insiden yang terjadi di tengah aksi demonstrasi di Jakarta.
“Partai Golkar menilai bahwa langkah menonaktifkan saudara Adies Kadir merupakan bentuk penegasan disiplin dan etika bagi anggota Fraksi DPR RI Golkar,” tambahnya.
Latar Belakang Aksi Massa
Keputusan partai beringin ini tak bisa dilepaskan dari gelombang aksi unjuk rasa yang mewarnai Ibu Kota dalam beberapa hari terakhir. Pada 25 Agustus 2025, ribuan massa berkumpul di depan gerbang utama DPR RI untuk menolak tunjangan anggota DPR.
Aksi serupa kembali terjadi pada 28 Agustus 2025. Namun, demonstrasi tersebut berakhir ricuh. Kericuhan pecah di kawasan Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam, saat aparat kepolisian berusaha memukul mundur massa aksi dari sekitar kompleks parlemen.
Di tengah kekacauan itu, seorang pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan (21) tewas setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob Polri. Peristiwa tragis ini memicu gelombang kemarahan publik.
Polisi Periksa Tujuh Anggota Brimob
Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, mengonfirmasi bahwa tujuh anggota Brimob tengah diperiksa karena diduga berada di dalam rantis yang menabrak korban.
“Ketujuh anggota Brimob tersebut masih dalam proses pemeriksaan mendalam,” ujar Abdul Karim, Jumat (29/8) dini hari.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, turut menyebut nama-nama personel yang diperiksa. Mereka adalah Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat, dan Kompol Cosmas Kaju.
Gelombang Protes Susulan
Meninggalnya Affan menimbulkan gelombang protes lanjutan. Ratusan pengemudi ojek daring bersama elemen masyarakat lain menggelar aksi di depan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya rekan mereka.
Sejumlah tokoh masyarakat pun menyerukan agar kepolisian bersikap transparan dalam mengusut kasus ini. “Rakyat tidak akan diam jika ada korban nyawa akibat tindakan aparat. Harus ada kejelasan hukum yang tegas,” ujar seorang pengamat politik di Jakarta.
Tekanan Publik terhadap DPR dan Partai Politik
Situasi ini kian menambah tekanan bagi DPR RI dan partai politik, termasuk Golkar, yang tengah mendapat sorotan publik terkait kebijakan tunjangan anggota dewan. Langkah Golkar menonaktifkan Adies Kadir dinilai sebagai bentuk respon terhadap keresahan masyarakat.
“Partai politik tidak bisa lagi menutup mata terhadap tuntutan rakyat. Langkah Golkar menonaktifkan salah satu pimpinan DPR adalah sinyal bahwa partai mau mendengar aspirasi publik,” kata seorang analis politik.
Penegasan Komitmen Golkar
Keputusan ini, menurut pengurus Golkar, adalah bukti bahwa partai ingin menjaga kepercayaan masyarakat. “Kami berkomitmen memperkuat disiplin, etika, dan moralitas politik bagi seluruh kader yang duduk di lembaga legislatif,” tegas Sarmuji.
Langkah Golkar tersebut diperkirakan akan memengaruhi dinamika politik nasional, mengingat posisi Adies Kadir yang cukup strategis sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Apakah langkah ini akan diikuti oleh partai lain atau justru menimbulkan perdebatan baru di Senayan, masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, publik menunggu konsistensi partai politik dalam menjawab aspirasi rakyat, terutama terkait akuntabilitas wakil-wakilnya di parlemen.
Baca berita politik terkini lainnya di JurnalLugas.Com.
