JurnalLugas.Com – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan bahwa setiap peretasan situs pemerintah harus ditangani secara serius. Jika dibiarkan, aksi tersebut berpotensi membuka pintu kerentanan baru yang dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk menyusup lebih jauh.
Ia mengingatkan, standar keamanan data yang longgar bisa memperbesar peluang serangan siber. “Begitu ada celah yang tidak ditutup, risiko serangan berikutnya pasti akan muncul,” ujar Nugroho saat memberikan arahan dalam Rakerda dan Komdiphoria 2025 Diskominfo se-Kalsel di Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).
Zero Day Attack Jadi Ancaman Nyata
Menurut Nugroho, kerentanan siber bukan hanya datang dari luar negeri, tetapi juga bisa dilakukan oleh aktor domestik. Salah satu ancaman yang paling berbahaya adalah Zero Day Attack, yakni serangan yang memanfaatkan celah keamanan pada sistem yang belum terdeteksi pembuatnya.
Ia menambahkan, celah semacam itu biasanya baru teridentifikasi oleh peneliti keamanan, tetapi justru lebih dulu dieksploitasi pihak yang berniat jahat. “Saat celah itu ditemukan penyerang, maka sistem bisa langsung dijadikan target,” jelasnya.
Pentingnya Uji Keamanan dan Isolasi Sistem
Untuk mencegah risiko, Nugroho menekankan perlunya langkah mitigasi yang sistematis. Setiap kerentanan harus segera diisolasi, lalu diuji jalur mana saja yang bisa menjadi pintu masuk ke data penting.
Ia mencontohkan, sistem cadangan (backup), pusat data, hingga jaringan penghubung sering kali luput diperiksa, padahal seluruhnya berpotensi dimanfaatkan peretas. “Semua tahapan, mulai dari awal hingga akhir, wajib diuji untuk memastikan tidak ada celah tersisa,” imbuhnya.
BSSN Perkuat Kolaborasi
Nugroho menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan atas potensi kerentanan dan tidak bisa bekerja sendirian. Dukungan pemerintah daerah hingga instansi terkait sangat dibutuhkan agar perlindungan situs pemerintah semakin kuat.
“Kami selalu memantau pergerakan ancaman dan terus berkoordinasi dengan daerah. Tujuannya jelas, agar serangan siber bisa ditekan dan data penting negara tetap aman,” pungkasnya.
Kesadaran kolektif terhadap keamanan digital, lanjutnya, menjadi kunci agar data rahasia pemerintah tidak bocor maupun disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga berita terkini lainnya di 👉 JurnalLugas.Com
