JurnalLugas.Com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan. Menurut PKS, visi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam sekaligus amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI PKS di Jakarta, menegaskan bahwa perjuangan partainya dalam bidang ekonomi memiliki akar kuat pada nilai-nilai keagamaan.
Menurutnya, banyak ayat Al-Qur’an yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap rakyat kecil dan kelompok lemah. “Platform ekonomi PKS sejak awal memang dibangun atas dasar ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial serta keberpihakan pada masyarakat bawah,” ujarnya.
Ia merujuk pada Surat Al-Ma’un yang menggambarkan betapa besar kesalahan orang yang menelantarkan anak yatim dan tidak peduli kepada kaum miskin. Hadits Nabi juga mengingatkan bahwa keberkahan dan pertolongan Allah datang karena perhatian kepada orang-orang lemah.
Pasal 33 UUD 1945 Jadi Landasan
PKS menilai bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo juga memiliki keselarasan dengan Pasal 33 UUD 1945. Almuzzammil menekankan bahwa pasal ini merupakan pijakan penting dalam mewujudkan ekonomi berasaskan kekeluargaan.
“Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian harus dibangun atas semangat kebersamaan, bukan persaingan bebas. Itulah fondasi koperasi yang diwariskan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia,” jelasnya.
Jejak Pemikiran Ekonomi dari Keluarga Besar Prabowo
Dalam kesempatan itu, Almuzzammil juga mengingatkan bahwa gagasan ekonomi kerakyatan memiliki kaitan historis dengan keluarga Presiden Prabowo. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan koperasi desa dan mendirikan bank pertama milik bangsa.
Sementara ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, sejak masa mudanya menulis disertasi mengenai kredit rakyat di tengah krisis global 1930-an. Gagasannya menekankan pentingnya akses permodalan yang menjangkau masyarakat kecil, bukan hanya kalangan besar.
“Inilah rantai sejarah yang menghubungkan Bung Hatta, Margono, hingga Prof. Sumitro. Kini, tugas kita bersama untuk melanjutkan cita-cita besar itu. Presiden Prabowo berada dalam posisi untuk meneruskan perjuangan ekonomi kerakyatan demi Indonesia yang makmur dan berdaulat,” tambah Almuzzammil.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Sebagai wujud nyata, pemerintah tengah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pada Rapat Terbatas di Istana Negara awal Maret 2025, Presiden Prabowo mengumumkan rencana pembentukan 80 ribu koperasi desa.
Program tersebut dijadwalkan diluncurkan secara resmi pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025. Tujuannya adalah memperkuat perekonomian desa melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
Baca berita menarik lainnya di 👉 JurnalLugas.Com
