JurnalLugas.Com — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menilai realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di provinsinya yang mencapai Rp11 triliun masih belum mencerminkan potensi sebenarnya. Ia menekankan bahwa sektor UMKM di Sumut memiliki ruang besar untuk tumbuh melalui pembiayaan produktif.
“Program KUR di Sumut belum sepenuhnya kita dorong maksimal. Masih ada wilayah yang belum melakukan pendataan UMKM secara baik, padahal ini penting untuk memperluas akses permodalan,” tutur Bobby saat menghadiri kegiatan ekonomi di Medan, Rabu (22/10/2025).
Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut, realisasi penyaluran KUR hingga saat ini mencapai Rp11,74 triliun dengan 198.383 debitur. Jumlah tersebut menempatkan Sumut di posisi kelima nasional, di bawah Sulawesi Selatan.
“Dengan jumlah pelaku usaha dan penduduk sebanyak ini, sebenarnya Sumut bisa melampaui posisi sekarang. Kita punya potensi ekonomi rakyat yang besar, tinggal bagaimana mengelolanya,” kata Bobby.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu berinovasi menghadapi tantangan penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) tahun depan yang diperkirakan menurunkan total anggaran sekitar Rp9 triliun. Menurutnya, pembiayaan melalui KUR dan Kredit Program Perumahan (KPP) dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru.
“Kalau hanya bergantung pada TKD, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Karena itu, kita dorong agar KUR dan KPP dioptimalkan supaya bisa menutup celah ekonomi,” jelas Bobby.
Dalam kegiatan “Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran KPP”, Pemprov Sumut menghadirkan lebih dari 1.000 debitur yang menandatangani akad pemanfaatan pembiayaan tersebut. Bobby berharap kolaborasi antara perbankan, pelaku usaha, dan pemerintah bisa memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor produktif.
“Bank-bank di daerah sudah kita beri target. Semakin banyak debitur yang bisa memanfaatkan KUR dan KPP, semakin kuat pula fondasi ekonomi Sumut,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa KUR kini tidak hanya ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan mikro, tetapi juga untuk tenaga migran Indonesia (TMI) yang ingin membuka usaha di daerah asal. Sementara KPP difokuskan untuk mendukung sektor konstruksi, pengembang, dan penyedia bahan bangunan.
“Anak-anak muda jangan tergoda jadi TMI ilegal atau terjebak pinjaman online. Lebih baik manfaatkan KUR untuk membangun usaha sendiri,” imbaunya.
Menurut Bobby, dukungan pembiayaan ini juga akan memperkuat peran kontraktor lokal dalam Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. “Kami ingin pertumbuhan ekonomi datang dari bawah, dari pelaku usaha rakyat. Inilah cara memperkuat ekonomi Sumut secara berkelanjutan,” tandasnya.
Berita ekonomi daerah lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com
