JurnalLugas.Com — Pemerintah berencana melakukan langkah nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil melalui program pembagian tanah bagi petani miskin. Rencana tersebut dibahas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/11) malam.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa kebijakan ini difokuskan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama petani yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
“Pemerintah berkomitmen memperkuat alat produksi rakyat, termasuk upaya menyediakan lahan bagi petani kecil. Untuk desil 1, kita sedang menyiapkan mekanisme pembagian tanah agar mereka memiliki alat produksi sendiri,” ujar Muhaimin di Istana, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.
Perkuat Kemandirian dan Produktivitas Petani
Muhaimin menjelaskan bahwa kepemilikan lahan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi petani. Dengan adanya akses tanah dan sarana produksi, petani diharapkan tidak lagi bergantung pada pihak lain dalam menjalankan usaha pertanian.
Rencana ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Prabowo-Muhaimin dalam menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat pemerataan kesejahteraan nasional.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menambahkan, kebijakan tersebut bukan hanya sekadar bantuan, tetapi upaya jangka panjang untuk memperkuat struktur ekonomi di sektor pertanian.
“Pemerintah menyiapkan kebijakan yang mendorong kemandirian petani. Kepemilikan alat dan lahan produksi menjadi dasar agar mereka bisa lebih sejahtera dan mandiri,” tutur Teddy.
UMKM dan Pembatasan Barang Impor Jadi Sorotan
Dalam rapat terbatas yang sama, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pemanfaatan aset pemerintah untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, ia meminta adanya pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, yang dinilai berdampak buruk bagi pelaku usaha lokal.
“Pemerintah akan mengoptimalkan fasilitas yang ada agar UMKM tumbuh lebih kuat. Kita juga harus melindungi pasar dalam negeri dari banjir produk impor bekas,” jelas Teddy mengutip arahan Presiden.
Dukungan untuk Pendidikan dan Digitalisasi UMKM
Selain fokus di bidang pertanian, Presiden Prabowo turut menyoroti sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemerintah tengah menyiapkan beasiswa serta pelatihan kerja bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin berkarier di luar negeri.
Di sisi lain, digitalisasi UMKM juga menjadi agenda penting. Pemerintah berkomitmen mempercepat adopsi teknologi digital, kemudahan perizinan, dan sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.
Dihadiri Sejumlah Menteri Kunci Kabinet Prabowo-Muhaimin
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat penting, antara lain Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Desa Yandri Susanto.
Turut mendampingi, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Langkah pembagian tanah bagi petani miskin ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintahan Prabowo-Muhaimin dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat dari bawah. Dengan penguatan sektor pertanian, UMKM, dan pendidikan vokasi, pemerintah optimistis kesenjangan sosial dapat ditekan secara bertahap.
Baca selengkapnya di: JurnalLugas.Com
