JurnalLugas.Com — Program nasional pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih kini memasuki tahap konstruksi masif. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sudah ada 7.923 titik pembangunan fisik yang tengah berjalan di seluruh Indonesia, meliputi gerai koperasi, gudang, serta fasilitas penunjang lainnya.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menjelaskan, pemerintah telah menginventarisasi lebih dari 11 ribu bidang tanah untuk program ini. Dari total tersebut, 7.923 lokasi telah melewati proses verifikasi di lapangan dan langsung masuk tahap pembangunan.
Menurut Ferry, seluruh proyek ini dikerjakan serentak dengan format yang seragam. Setiap koperasi akan memiliki tujuh jenis fasilitas utama agar bisa berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Ferry menuturkan bahwa seluruh titik pembangunan mencakup “gerai, gudang, serta berbagai fasilitas usaha koperasi yang terintegrasi di setiap desa maupun kelurahan.”
Satu Koperasi, Tujuh Fasilitas Ekonomi Rakyat
Dalam konsepnya, setiap unit Koperasi Merah Putih dilengkapi dengan tujuh fasilitas inti, yakni:
- Gerai sembako,
- Kantor koperasi,
- Unit simpan pinjam,
- Klinik desa,
- Apotek desa,
- Gudang penyimpanan dingin (cold storage), dan
- Fasilitas logistik serta gudang utama.
Struktur tersebut dirancang agar koperasi bisa menjadi pusat distribusi dan layanan ekonomi rakyat di tingkat lokal.
Dibiayai Skema Kredit Himbara Rp3 Miliar per Unit
Program pembangunan ini dibiayai melalui skema kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon maksimal Rp3 miliar per unit koperasi.
Sekitar Rp2,5 miliar difokuskan untuk pembangunan fisik dan penyediaan kendaraan operasional, sedangkan sisanya dialokasikan sebagai modal kerja bagi koperasi.
Penyaluran dana dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang ditugaskan sebagai pelaksana pembangunan fisik. Perusahaan tersebut bertanggung jawab atas konstruksi gerai, gudang, serta penyediaan fasilitas logistik di lapangan.
Ferry menyebut, PT Agrinas Pangan Nusantara telah menyalurkan tahap awal pembiayaan senilai hampir Rp600 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan di berbagai daerah.
Target Agresif, 80.000 Bidang Tanah Terdokumentasi
Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam dua bulan mendatang. Pada November 2025, jumlah bidang tanah yang terdata diharapkan mencapai 40.000 bidang, dengan sekitar 20.000 titik mulai memasuki fase pembangunan.
Sementara pada Desember 2025, targetnya naik menjadi 40.000–50.000 titik pembangunan baru, sehingga total tanah yang terinventarisasi bisa menembus 80.000 bidang di seluruh wilayah Indonesia.
Seluruh pembangunan fisik koperasi diharapkan tuntas pada Maret 2026, yang sekaligus menjadi momentum kebangkitan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional.
Ferry optimistis proyek ini akan menjadi contoh nyata transformasi koperasi modern yang berbasis desa dan kelurahan, serta mampu memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Ikuti berita ekonomi dan kebijakan terbaru hanya di: JurnalLugas.Com
