JurnalLugas.Com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengumumkan pencapaian signifikan dalam pembentukan kelembagaan ekonomi desa. Sebanyak 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih telah terbentuk secara sah, melampaui target awal yang ditetapkan yakni 80.000 unit koperasi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sering disapa Zulhas dalam peluncuran resmi program tersebut yang digelar di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025).
“Secara administratif, jumlah koperasi yang telah didirikan saat ini bahkan melampaui target. Ini merupakan pencapaian besar dalam penguatan struktur ekonomi desa,” ungkap Zulkifli saat memberikan pernyataan dalam acara peluncuran.
Koperasi Sebagai Basis Ekonomi Desa
Zulkifli menuturkan bahwa pembentukan ribuan koperasi ini merupakan bagian dari arahan kebijakan Presiden dalam mereformasi ekosistem pangan nasional. Salah satu strateginya adalah mendorong koperasi sebagai penggerak utama distribusi, produksi, dan penguatan ekonomi di tingkat desa.
“Koperasi ini akan menjadi titik tolak transformasi ekonomi berbasis desa yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujar Zulkifli.
Ia menyebutkan bahwa koperasi tidak hanya akan menjalankan fungsi distribusi hasil pertanian dan perikanan, tetapi juga diberi mandat untuk memangkas rantai pasok yang panjang dan merugikan produsen kecil di desa.
Perang Melawan Tengkulak dan Rentenir
Kopdes/Kel Merah Putih dirancang untuk menekan dominasi perantara dan tengkulak yang selama ini menguasai akses distribusi hasil pertanian. Selain itu, koperasi juga ditugaskan untuk menjadi solusi alternatif bagi warga desa yang selama ini terjerat rentenir karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal.
“Dengan koperasi ini, masyarakat bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang adil dan mendapatkan akses pembiayaan tanpa beban bunga tinggi,” terang Zulkifli.
Digitalisasi dan Modernisasi Koperasi
Program Kopdes/Kel Merah Putih juga menitikberatkan pada modernisasi kelembagaan koperasi dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional harian. Langkah ini diambil untuk memastikan koperasi bisa berjalan secara efisien dan transparan.
“Transformasi digital adalah bagian penting dari inisiatif ini. Kita ingin koperasi desa tidak hanya eksis, tapi juga adaptif terhadap perubahan zaman,” imbuh Zulkifli.
Platform daring akan disediakan pemerintah untuk mendukung pencatatan keuangan, pengelolaan stok, hingga pemantauan distribusi. Dengan begitu, koperasi bisa bersaing secara sehat dan transparan.
Menjadi Mitra Pemerintah Daerah
Peluncuran program koperasi ini mendapat sambutan positif dari sejumlah kepala daerah. Bupati Klaten, Sri Mulyani, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh atas inisiatif pemerintah pusat ini.
“Program ini memberi angin segar bagi ekonomi desa. Kami siap menyinergikan program daerah dengan inisiatif nasional ini agar hasilnya maksimal,” ujarnya saat ditemui di lokasi acara.
Pemerintah daerah akan berperan aktif dalam mendampingi koperasi yang baru terbentuk, termasuk dalam pelatihan manajemen dan pembukuan.
Tantangan Penguatan SDM dan Manajemen
Di sisi lain, tantangan masih mengintai dari segi kesiapan sumber daya manusia. Sejumlah pakar menyampaikan perlunya pendampingan intensif agar koperasi yang terbentuk tidak hanya berumur pendek.
Dosen Ekonomi dari Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Wening Prabowo, mengingatkan pentingnya pelatihan rutin bagi para pengurus koperasi. “Tanpa penguatan kapasitas manajemen, koperasi hanya akan menjadi papan nama. Butuh intervensi berkelanjutan untuk memastikan koperasi benar-benar aktif dan mandiri,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mendampingi proses digitalisasi koperasi, khususnya di daerah-daerah terpencil.
Langkah Lanjutan dari Pemerintah Pusat
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan pemetaan dan pembinaan koperasi yang sudah terbentuk. Modul pelatihan dan sistem informasi koperasi berbasis digital akan mulai diterapkan secara bertahap mulai Agustus 2025.
“Target selanjutnya bukan sekadar kuantitas, tapi kualitas. Kita ingin koperasi ini tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang sehat, produktif, dan mandiri,” jelas Zulkifli dalam penutup pidatonya.
Pemerintah juga mendorong agar masyarakat desa lebih aktif terlibat dan merasa memiliki koperasi. Semangat gotong royong dan nilai kekeluargaan akan tetap menjadi fondasi utama dalam perjalanan koperasi Indonesia ke depan.
Program Kopdes/Kel Merah Putih kini menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional dari bawah. Dengan melibatkan lebih dari 80 ribu titik kelembagaan ekonomi desa, Indonesia diharapkan bisa lebih tangguh dalam menghadapi gejolak pangan global serta menciptakan kemandirian ekonomi rakyat.
Baca berita ekonomi dan kebijakan desa lainnya hanya di JurnalLugas.Com
