JurnalLugas.Com — Pemerintah China kembali menghentikan impor produk akuatik asal Jepang setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dianggap menyinggung isu paling sensitif bagi Beijing: Taiwan. Langkah ini menjadi babak baru ketegangan kedua negara di tengah dinamika geopolitik Asia Timur yang semakin memanas.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak terlepas dari respons publik di negaranya terhadap komentar PM Takaichi.
“Pernyataan PM Takaichi terkait Taiwan memicu kemarahan luas masyarakat China. Dalam kondisi seperti ini, produk akuatik Jepang jelas tidak memiliki pasar di China,” ujar Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (19/11).
Pernyataan PM Jepang yang Memicu Reaksi Beijing
Ketegangan ini berawal pada 7 November 2025 ketika PM Sanae Takaichi, dalam sesi parlemen Jepang, menyatakan bahwa potensi penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat “mengancam kelangsungan hidup Jepang”. Ia menambahkan bahwa sikap tersebut tidak akan direvisinya.
Pernyataan itu dianggap Beijing sebagai justifikasi Jepang untuk menggunakan hak bela diri kolektif, meskipun Konstitusi Jepang secara tegas melarang perang. Penilaian ini juga memunculkan kekhawatiran bahwa Jepang tengah membuka ruang bagi peran militer yang lebih besar, terutama dalam mendukung Amerika Serikat jika terjadi blokade atau tekanan China terhadap Taiwan.
Dampak Keputusan China bagi Industri Laut Jepang
China sebelumnya telah melarang impor hasil laut Jepang sejak Agustus 2023 sebagai tanggapan atas pembuangan air olahan berkadar rendah tritium dari PLTN Fukushima Daiichi. Pada 29 Juni 2025, larangan tersebut sempat dilonggarkan, namun secara praktis baru berlaku pada 5 November dan hanya mengizinkan tiga dari 697 perusahaan untuk kembali mengekspor.
Kini, dengan pemulihan embargo, industri makanan laut Jepang kembali terpukul. Produk seperti kerang dan teripang, yang selama ini mengandalkan pasar China sebagai pembeli terbesar, menghadapi guncangan besar.
Mao Ning menambahkan bahwa Jepang belum menyediakan dokumen teknis yang dinilai China sebagai prasyarat wajib untuk memastikan standar keamanan ekspor.
“Jepang memiliki komitmen regulasi yang harus dipenuhi. Sayangnya, hingga kini dokumen pendukung itu belum disampaikan sesuai kesepakatan,” jelas Mao Ning.
China Sebut Pernyataan Takaichi ‘Alarm Kebangkitan Militerisme’
Tidak hanya menyoal ekspor, Mao Ning juga memperingatkan bahwa komentar PM Takaichi dapat memicu kekhawatiran regional mengenai potensi kebangkitan militerisme Jepang.
“Konstitusi Jepang jelas menegaskan penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan. Sikap yang keluar dari prinsip itu mengundang kewaspadaan internasional,” tegasnya.
Menurut Beijing, dunia harus memastikan tragedi masa lalu tidak berulang dan menjaga tatanan pasca-Perang Dunia II agar stabilitas global tetap terjaga.
Baca berita selengkapnya hanya di: https://JurnalLugas.Com
