JurnalLugas.Com — Pada hari pertamanya menjabat sebagai Wali Kota New York, Zohran Mamdani langsung mengambil langkah politik besar dengan menandatangani sebuah perintah eksekutif yang mencabut sejumlah kebijakan peninggalan pendahulunya, Eric Adams, termasuk kebijakan yang selama ini dinilai sebagai bentuk dukungan terbuka terhadap Israel.
Dalam dokumen yang ditandatangani pada Kamis (1/1), Mamdani menyatakan bahwa seluruh kebijakan eksekutif yang dikeluarkan pada atau setelah 26 September 2024 dan masih berlaku hingga 31 Desember 2025, resmi dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, kebijakan yang lebih lama tetap berlaku kecuali jika secara khusus diubah atau dicabut melalui keputusan baru.
Kebijakan Anti-Boikot Israel dan Definisi Antisemitisme Dicabut
Langkah tersebut berdampak langsung pada sejumlah kebijakan kunci era Adams. Di antaranya, perintah yang melarang lembaga pemerintah kota melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel, yang sebelumnya diterbitkan pada Desember lalu.
Selain itu, Mamdani juga mencabut kebijakan yang diadopsi pada Juni 2025, yakni definisi luas mengenai antisemitisme yang mengategorikan sebagian bentuk kritik terhadap Israel sebagai tindakan bermuatan kebencian. Kebijakan tersebut sebelumnya menuai kritik dari kelompok kebebasan sipil dan aktivis pro-kebebasan berpendapat.
Meski demikian, Mamdani memilih tidak membubarkan Kantor Penanggulangan Antisemitisme New York City. Lembaga tersebut akan tetap beroperasi sebagaimana dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Dalam keputusan itu juga ditegaskan bahwa pencabutan tidak berlaku bagi perintah eksekutif darurat yang masih aktif.
Respons Kelompok Kebebasan Sipil Amerika
Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union (NYCLU), Donna Lieberman, menilai kebijakan yang dicabut Mamdani merupakan langkah untuk mengoreksi kebijakan “menit terakhir” yang dianggap membatasi keragaman pandangan publik.
Menurutnya, keputusan pemerintahan baru tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat banyak pihak sebelumnya menilai kebijakan pro-Israel era Adams berpotensi menghambat kebebasan berekspresi.
Lieberman menegaskan bahwa hak berpendapat tidak boleh bergantung pada sudut pandang politik seseorang, baik terkait isu Israel-Gaza maupun topik politik lainnya. Kebebasan berbicara, kata dia, harus tetap berlaku bagi semua warga tanpa kecuali.
Makna Politik Langkah Mamdani
Keputusan awal Mamdani dipandang sebagai sinyal perubahan arah kebijakan pemerintahan kota, terutama dalam isu hak sipil, kebebasan akademik, dan ruang demokrasi publik. Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintahan baru memilih pendekatan lebih inklusif terhadap kritik politik, termasuk kritik terhadap negara maupun kebijakan luar negeri tertentu.
Seiring berjalannya waktu, publik menanti bagaimana kebijakan lanjutan Mamdani akan membentuk dinamika hubungan pemerintah kota dengan komunitas warga, kelompok aktivis, serta sektor kebijakan publik lainnya di New York.
Baca informasi dan analisis lainnya di: https://JurnalLugas.Com
