JurnalLugas.Com — Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa struktur komite nasional dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan sepenuhnya diisi oleh teknokrat berkewarganegaraan Palestina. Komite tersebut dirancang sebagai badan eksekutor yang bertugas menjalankan program-program konkret BoP di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Arif usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan mantan menteri luar negeri, praktisi, serta pakar hubungan internasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2) malam.
Menurut Arif, keberadaan komite nasional merupakan bagian penting dari kesepakatan awal pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Badan ini akan diisi oleh profesional Palestina yang tidak terikat afiliasi politik tertentu, sehingga fokus pada kerja teknis dan kemanusiaan.
Ia menjelaskan, Dewan Perdamaian Gaza tidak hanya bersifat forum diplomatik, tetapi memiliki perangkat pelaksana yang bertanggung jawab merealisasikan agenda perdamaian. Komite nasional inilah yang nantinya menjadi motor utama pelaksanaan berbagai program BoP.
Lebih lanjut, Arif menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan hasil kesepakatan bersama negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sejumlah pertemuan sebelumnya telah membahas isu Palestina secara intensif, hingga akhirnya dicapai komitmen kolektif untuk terlibat aktif dalam BoP.
Negara-negara tersebut tidak hanya berasal dari kawasan Timur Tengah, tetapi juga dari wilayah lain. Selain Indonesia, terdapat Turki dan Pakistan yang turut menjadi bagian dari kerja sama lintas kawasan ini. Arif menekankan bahwa Dewan Perdamaian Gaza dibangun atas semangat kolaborasi internasional.
Terkait kewajiban iuran keanggotaan yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sebagai penggagas BoP, Arif menyampaikan bahwa Indonesia masih melakukan konsultasi dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Hingga saat ini, pembahasan mengenai besaran iuran, mekanisme penggunaan dana, serta jadwal pembayaran belum memasuki tahap final.
Ia menilai proses tersebut masih membutuhkan pembahasan lanjutan. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah menyusun kerangka kerja yang jelas, termasuk aturan main, koordinasi antarnegara, serta mekanisme pelaksanaan yang disepakati bersama.
Indonesia sendiri resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut dalam acara peluncuran di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain yang turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, serta Uzbekistan.
Langkah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza dinilai memperkuat posisi diplomasi RI dalam isu kemanusiaan dan perdamaian global, sekaligus menegaskan komitmen konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui jalur damai dan kerja sama internasional.
Berita dapat dibaca selengkapnya di https://JurnalLugas.Com.
