JurnalLugas.Com – Rencana impor 105.000 unit kendaraan pikap dan truk dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi perhatian serius DPR RI. PT Agrinas Pangan Nusantara memastikan akan mengikuti setiap arahan pemerintah terkait polemik tersebut.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan bahwa perusahaan yang dipimpinnya bersikap patuh terhadap keputusan negara. Ia menyampaikan bahwa Agrinas tidak akan melangkah tanpa persetujuan pemerintah dan parlemen.
“Kami berada di bawah kebijakan negara. Apa pun keputusan pemerintah dan DPR, itu yang akan kami jalankan,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/2/2026).
DPR Minta Impor Ditunda Sementara
Permintaan penundaan datang dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyatakan bahwa kebijakan impor dalam jumlah besar tersebut sebaiknya tidak diputuskan terburu-buru.
Menurut Dasco, Presiden Prabowo Subianto saat ini masih berada di luar negeri dalam rangka kunjungan kerja. Oleh karena itu, ia menilai pembahasan mendalam perlu dilakukan setelah Presiden kembali agar keputusan yang diambil benar-benar matang.
Ia juga menekankan pentingnya menghitung kesiapan industri otomotif nasional sebelum memutuskan langkah impor. DPR, kata dia, sudah menyampaikan pesan agar rencana tersebut ditunda untuk sementara waktu.
Rencana Kerja Sama dengan Produsen India
Rencana impor mencuat setelah perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd., mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit pikap model Scorpio untuk Agrinas. Pengumuman tersebut dirilis melalui kanal resmi perusahaan pada awal Februari 2026.
Selain Mahindra, Agrinas juga disebut akan bekerja sama dengan Tata Motors. Total kendaraan yang direncanakan masuk mencapai 105.000 unit, terdiri dari 70.000 pikap 4×4 dan 35.000 truk roda enam.
Joao sebelumnya telah mengonfirmasi rencana pengadaan kendaraan tersebut kepada media nasional. Namun, ia menegaskan seluruh proses akan mengikuti regulasi serta arahan pemangku kebijakan.
Menperin Soroti Kekuatan Industri Nasional
Di tengah wacana impor, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan bahwa industri otomotif dalam negeri memiliki kapasitas produksi yang mumpuni, termasuk untuk kendaraan pikap.
Menurutnya, jika kebutuhan 70.000 unit pikap dapat dipenuhi dari dalam negeri, dampak ekonomi yang dihasilkan sangat signifikan. Ia menyebut potensi efek berganda terhadap sektor industri komponen dan tenaga kerja bisa mencapai puluhan triliun rupiah.
“Produksi lokal bukan hanya soal ketersediaan unit, tetapi juga menyangkut nilai tambah ekonomi dan keberlanjutan industri nasional,” ujarnya dalam pernyataan terpisah.
Menanti Keputusan Final Pemerintah
Isu impor kendaraan untuk program KDKMP kini menjadi perbincangan luas karena berkaitan dengan keberpihakan pada industri nasional, efisiensi anggaran, serta percepatan program desa.
Sikap Agrinas yang menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan ini masih dinamis dan terbuka untuk evaluasi. Keputusan akhir diperkirakan akan ditentukan setelah pembahasan lebih lanjut di tingkat eksekutif, dengan mempertimbangkan masukan DPR dan kementerian terkait.
Publik pun menunggu arah kebijakan final: apakah pemerintah akan melanjutkan impor atau memaksimalkan produksi dalam negeri demi memperkuat kemandirian industri otomotif Indonesia.
Baca berita ekonomi dan kebijakan terbaru lainnya hanya di JurnalLugas.Com
(WN)
