JurnalLugas.Com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik langkah cepat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut Kadin, penundaan ini penting untuk menjaga kesehatan industri otomotif domestik dan memastikan kendaraan yang digunakan program nasional tetap memiliki dukungan purna jual yang memadai.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menuturkan, “Jika kendaraan itu langsung diimpor dalam jumlah besar, kita khawatir layanan suku cadang dan perawatan tidak bisa menjangkau semua unit. Dampaknya, kendaraan bisa cepat rusak dan tidak efisien untuk pengguna di desa.”
Industri Lokal Harus Diperkuat
Saleh menekankan, koordinasi telah dilakukan dengan para produsen mobil dan komponen lokal. Mereka berharap pemerintah memprioritaskan produksi di dalam negeri dan hanya mengimpor jika ada komitmen investasi jangka panjang dari produsen asing.
“Kami mendorong agar merek-merek internasional membangun pabrik di Indonesia. Ini akan memperkuat ekosistem industri dan menciptakan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” jelas Saleh.
Kadin juga menilai impor kendaraan utuh (CBU) berisiko melemahkan daya saing industri nasional. Seluruh kebijakan industri, termasuk oleh BUMN, sebaiknya selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor.
Sinergi dengan Program Kopdes/Kelurahan Merah Putih
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk meningkatkan ekonomi desa berbasis koperasi, dengan pembangunan fisik ditangani PT Agrinas Pangan Nusantara melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.
Meski begitu, Saleh menyoroti belum semua kementerian teknis mengetahui rencana impor senilai Rp24,66 triliun tersebut. Dia menekankan perlunya mematuhi regulasi, seperti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021, yang mengatur perakitan CKD/IKD, kandungan lokal, serta uji emisi dan efisiensi bahan bakar.
“Pemerintah harus memastikan industri kita mampu menghasilkan nilai tambah, mendorong teknologi lebih baik, dan mendukung ekonomi hijau,” tambah Saleh.
PT Agrinas Pangan Nusantara Siap Menunda Impor
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya siap menunda impor mobil pikap dari India sesuai arahan DPR RI.
“Kami mengikuti arahan DPR dan pemerintah. Yang penting program ini tetap berjalan dengan taat aturan dan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Joao di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Keputusan menunda impor ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat industri otomotif lokal sekaligus memastikan program Kopdes/Kelurahan Merah Putih berjalan efektif.
Informasi lebih lanjut bisa dibaca di JurnalLugas.Com.
(PW)
