JurnalLugas.Com — Kebijakan luar negeri Amerika Serikat kembali mengeras terhadap Iran. Pemerintah di Washington secara resmi meminta seluruh warga negaranya untuk tidak bepergian ke Teheran dan mendesak mereka yang masih berada di sana agar segera meninggalkan wilayah tersebut.
Pernyataan tegas itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada Sabtu, 28 Februari 2026. Ia menegaskan bahwa situasi saat ini dinilai berisiko bagi keselamatan warga Amerika.
“Tidak ada warga Amerika yang boleh bepergian ke Iran dengan alasan apa pun. Kami kembali menyerukan agar warga Amerika yang saat ini berada di Iran untuk segera pergi,” tegas MR dalam keterangan resminya.
Iran Ditetapkan sebagai Negara Pendukung Penahanan Tidak Sah
Dalam pernyataannya, Rubio mengungkapkan bahwa pemerintah AS menetapkan Iran sebagai Negara Pendukung Penahanan yang Tidak Sah. Penetapan tersebut merujuk pada perintah eksekutif yang sebelumnya diterbitkan Presiden AS, Donald Trump.
Menurutnya, kebijakan itu diperkuat oleh pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Penahanan Tidak Sah tahun 2025 oleh Kongres Amerika Serikat. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Departemen Luar Negeri untuk mengambil langkah tegas terhadap negara-negara yang dinilai terlibat dalam praktik penahanan sewenang-wenang terhadap warga AS.
Rubio menambahkan, apabila Iran tidak mengubah sikapnya, Washington akan mempertimbangkan langkah lanjutan. Salah satunya adalah pembatasan geografis terhadap penggunaan paspor Amerika untuk perjalanan ke, melalui, atau dari Iran.
“Jika Iran tidak berhenti, kami akan mempertimbangkan langkah tambahan, termasuk pembatasan penggunaan paspor AS terkait Iran,” ujarnya singkat.
Pentagon: Semua Opsi Masih Terbuka
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, menyampaikan bahwa pemerintah membuka seluruh opsi dalam pendekatan terhadap Iran.
Dalam keterangannya kepada wartawan saat kunjungan kerja di Colorado pada 23 Februari lalu, Hegseth menegaskan bahwa Presiden Trump mengutamakan jalur diplomasi. Namun, militer Amerika Serikat telah menyiapkan rencana kontinjensi jika pembicaraan tidak membuahkan hasil.
“Iran harus membuat kesepakatan. Itu hasil yang diinginkan presiden,” kata PH.
Ketika ditanya apakah opsi serangan militer masih menjadi pertimbangan, ia menjawab bahwa seluruh kemungkinan tetap berada di atas meja.
Ketegangan AS–Iran Kembali Menguat
Pernyataan dua pejabat tinggi tersebut mengindikasikan meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran. Kebijakan larangan perjalanan bagi warga AS menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Amerika menilai risiko di Iran semakin tinggi, khususnya terkait isu penahanan warga asing.
Di sisi lain, penegasan bahwa opsi militer masih tersedia memperlihatkan bahwa pendekatan Amerika tidak semata-mata diplomatik, melainkan juga disertai tekanan strategis.
Situasi ini berpotensi memengaruhi dinamika politik dan keamanan kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu ke depan, terutama jika negosiasi yang diharapkan tidak mencapai titik temu.
Untuk informasi dan analisis mendalam lainnya, kunjungi https://JurnalLugas.Com
(SD)
