JurnalLugas.Com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan mayoritas anggaran tahun 2026 difokuskan untuk memperkuat program bantuan makan bergizi bagi masyarakat. Dari total pagu Rp268 triliun yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sekitar 93 persen dialokasikan langsung untuk intervensi gizi melalui satuan pelayanan di berbagai daerah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa hampir Rp240 triliun digunakan secara spesifik untuk program bantuan pemerintah makan bergizi (MBG).
“Sebanyak 93 persen dari total Rp268 triliun dialokasikan untuk bantuan makan bergizi. Artinya hampir Rp240 triliun benar-benar dipakai untuk intervensi langsung kepada masyarakat,” ujar Dadan saat meninjau SPPG Cibuluh 1 di Kota Bogor, Sabtu (28/2/2026).
Skema Penyaluran Langsung ke Daerah
BGN menerapkan pola distribusi anggaran yang berbeda dari pendekatan konvensional. Dana program tidak berhenti di pusat, melainkan disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Menurut Dadan, sistem ini dirancang untuk mempercepat realisasi program sekaligus memastikan ketepatan sasaran. Dengan mekanisme transfer langsung, satuan pelayanan di daerah memiliki fleksibilitas dalam menjalankan operasional sesuai kebutuhan riil penerima manfaat.
“Pola ini memastikan manfaat program langsung dirasakan masyarakat dan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Fokus pada Bahan Pangan dan Standar Gizi
Dalam struktur pembiayaan, komponen terbesar dialokasikan untuk pengadaan bahan pangan. BGN menempatkan kualitas dan kecukupan gizi sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program.
Selain bahan pangan, anggaran juga mencakup biaya operasional dan insentif pelaksana di lapangan. Standar gizi ditetapkan secara nasional, sementara pelaksanaan teknis disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.
BGN juga menggandeng mitra dalam pembangunan serta penyediaan fasilitas layanan. Pemerintah kemudian menyalurkan anggaran berbasis kebutuhan operasional yang terukur.
Dorong Ekonomi Lokal dan UMKM
Salah satu prinsip utama program MBG adalah pemanfaatan sumber daya lokal. Bahan pangan diupayakan berasal dari petani dan pelaku usaha daerah agar manfaat ekonomi berputar di wilayah setempat.
Langkah ini dinilai strategis karena tidak hanya memperkuat ketahanan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung sektor pertanian, pemasok bahan pangan, serta usaha mikro dan kecil.
Dengan skema tersebut, program makan bergizi diharapkan menjadi instrumen ganda: meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Sasaran Ibu Hamil hingga Peserta Didik
Program MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan manusia jangka panjang. Sasaran layanan mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga peserta didik usia sekolah.
Pelaksanaan dilakukan bertahap melalui jaringan SPPG di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sekitar Rp67 triliun untuk menjaga keberlanjutan program.
BGN menegaskan evaluasi rutin terus dilakukan guna menjaga standar keamanan pangan dan mutu gizi. “Pengawasan kualitas menjadi prioritas agar tujuan pembangunan manusia Indonesia tercapai secara optimal,” kata Dadan menutup keterangannya.
Dengan alokasi anggaran besar dan sistem distribusi langsung ke daerah, program makan bergizi nasional 2026 diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi kesehatan dan kualitas generasi Indonesia ke depan.
Baca berita nasional lainnya di https://jurnallugas.com
(SF)
