JurnalLugas.Com – Isu yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan tahun 2026 dipastikan tidak benar. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, seluruh alokasi pendidikan telah dibahas dan disepakati bersama pemerintah dan DPR tanpa ada pengurangan program prioritas.
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026). Ia meluruskan berbagai narasi yang beredar, mulai dari tudingan pemangkasan anggaran pendidikan, sekolah terbengkalai, hingga kesejahteraan guru yang disebut terabaikan akibat implementasi MBG.
Anggaran Pendidikan 2026 Disepakati Tanpa Pemangkasan
Menurut Teddy, struktur dan postur anggaran pendidikan 2026 telah melalui pembahasan bersama pemerintah, DPR, serta Badan Anggaran DPR.
“Faktanya, seluruh program pendidikan strategis pada periode sebelumnya tetap berjalan. Tidak ada yang dihentikan, bahkan sejumlah program justru diperkuat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa MBG tidak mengganggu sektor pendidikan. Justru, kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia.
KIP dan PIP Tetap Berlanjut
Program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dipastikan terus berjalan. Kedua program ini tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga akses pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
Pemerintah, kata Teddy, berkomitmen memastikan keberlanjutan bantuan pendidikan agar angka putus sekolah dapat ditekan secara signifikan.
Era Prabowo: Akses Pendidikan Diperluas
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menyasar anak-anak putus sekolah dengan pendekatan terpadu.
Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga asrama, makan bergizi, serta jaminan kesehatan bagi peserta didik. Model ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan pendidikan sekaligus memperbaiki kualitas hidup siswa dari kelompok rentan.
Hingga tahun lalu, tercatat sekitar 16–20 ribu siswa telah terlayani di 166 sekolah. Pemerintah menargetkan penambahan 100 sekolah baru pada tahun ini untuk memperluas jangkauan program.
Renovasi 16 Ribu Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran
Teddy juga menyoroti langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan. Meski kewenangan pengelolaan sekolah berada di pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap turun tangan melalui program renovasi besar-besaran.
Sepanjang 2025, sekitar 16.000 sekolah direnovasi dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan standar fasilitas belajar di berbagai wilayah.
Selain itu, percepatan digitalisasi pendidikan terus digenjot. Pemerintah telah mendistribusikan sekitar 280.000 unit televisi digital untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi, dan jumlahnya akan terus ditingkatkan secara bertahap.
Komitmen Pemerintah Jaga Prioritas Pendidikan
Penegasan dari Sekretaris Kabinet menjadi sinyal kuat bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional. MBG, menurut pemerintah, merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang saling melengkapi, bukan saling mengurangi.
Dengan postur anggaran yang telah disepakati bersama DPR, pemerintah memastikan tidak ada pengorbanan terhadap sektor pendidikan, baik dari sisi program, infrastruktur, maupun kesejahteraan pendidik.
Baca berita nasional terpercaya lainnya di https://jurnalluguas.com
