JurnalLugas.Com – PT Toyota Astra Motor (TAM) menyatakan tidak dapat memenuhi proyek pengadaan 105.000 kendaraan niaga untuk Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
Direktur Pemasaran TAM, Jap Ernando Demily, menegaskan, meski sempat diajak berdiskusi dengan pihak Agrinas, pembicaraan mengenai pengadaan pikap dan truk ringan tidak berujung kesepakatan. “Salah satu alasannya adalah perbedaan jenis kendaraan dan harga. Struktur biaya pembelian kendaraan juga menjadi kendala,” jelasnya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Ernando memaparkan, harga on the road kendaraan, seperti Hilux double cabin yang mencapai Rp456 juta, mencakup berbagai komponen seperti pajak barang mewah dan bea balik nama. “Pikap 4×4 dikenai pajak tinggi karena dianggap kendaraan pribadi, padahal di lapangan sebagian besar digunakan sebagai alat kerja,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Nandi Julyanto, menyoroti kapasitas produksi lokal. Menurutnya, pabrikan dalam negeri bisa saja memenuhi pesanan besar, namun memerlukan persiapan matang dan volume produksi yang cukup. “Produksi lokal atau CKD butuh waktu, volume, dan skala ekonomi. 105 ribu unit sangat besar, sehingga timing menjadi faktor penting,” katanya.
Proyek KDKMP yang digarap PT Agrinas Palma Nusantara menjadi sorotan karena melibatkan pengadaan kendaraan niaga berskala besar untuk mendukung distribusi hasil pertanian nasional. Rencananya, perusahaan negara ini akan mengimpor 105.000 unit dari India.
Sebanyak 70.000 kendaraan akan dibeli dari Tata Motors, terdiri atas 35.000 pikap Tata Yodha dan 35.000 truk ringan Tata Ultra T.7. Sedangkan Mahindra & Mahindra akan menyuplai 35.000 unit Mahindra Scorpio Pickup.
Proyek ini menjadi perhatian publik karena berdampak langsung pada logistik pertanian dan ekonomi desa di Indonesia, sekaligus menyoroti tantangan produsen lokal dalam memenuhi permintaan massal kendaraan operasional.
Baca lebih lengkap di JurnalLugas.Com.
(SF)
